Apdesi Klaim Kades se Indonesia Dukung IKN, Padahal Cuma 6 Ribu yang Teken Spanduk
Spanduk dukungan Apdesi terkait keberlanjutan pembangunan IKN. Foto: Antara
SABANGMERAUKE NEWS, Balikpapan - Seluruh desa di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Dukungan diberikan dengan membentangkan spanduk di Titik Nol Nusantara. Total terdapat 6 ribu lebih perwakilan kepala desa se-Indonesia yang berpartisipasi dalam agenda pada Sabtu (17/12/2022) ini.
“Ada 6.000 lebih perwakilan kepala desa se-Indonesia,” sebut Ketua DPP Apdesi Surtawijaya, di Balikpapan, Minggu (18/12/2022).
Spanduk tersebut dibentangkan memanjang di kawasan IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu tulisan yang berisi dukungan itu menyatakan bahwa siapa pun presiden yang naik pada 2024 mendatang, pembangunan IKN harus tetap dilanjutkan.
“Siapa pun Pemimpinnya di 2024, Harga Mati Melanjutkan Pembangunan IKN”, bunyi spanduk dukungan Apdesi.
Kades Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Banten ini mengatakan, dukungan yang diberikan Apdesi terhadap pemindahan IKN ke Kaltim adalah demi meratanya pembangunan di Tanah Air. Dengan dipindahkannya ibu kota negara ke wilayah Kalimantan, nantinya pembangunan Indonesia tidak hanya terfokus di satu kawasan.
Menurutnya, hal ini lantaran Kaltim merupakan kawasan tengah Indonesia. Dengan demikian jangkauannya lebih mudah, baik ke Indonesia Barat maupun Indonesia Timur. Berbeda ketika ibu kota Indonesia berada di kawasan barat negara, pembangunan dinilai belum merata atau masih terfokus di kawasan tertentu saja.
“Kunjungan kami ke IKN ini adalah untuk mendukung kelanjutan sekaligus percepatan pembangunan IKN. Harga mati dari kebulatan Apdesi adalah siapa pun pemimpinnya mendatang, maka pembangunan IKN Nusantara harus dilanjutkan,” kata Surtawijaya.
Apalagi, kata dia, keberadaan IKN sudah dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga makin menguatkan pemerintah untuk meneruskan pembangunan yang saat ini tengah berjalan.
Surtawijaya juga menyebut bahwa sebanyak 6 ribu lebih Kades yang berkumpul ini sudah cukup mewakili seluruh Kades di Indonesia. Pasalnya, menurutnya tidak mungkin 74 ribu lebih kades di Tanah Air berkumpul di IKN. (RE-02)
