Politisi Demokrat Riau Dukung Protes Bupati Adil Soal DBH ke Kemenkeu: Belum Ada Keadilan Sosial!
Ketua Komisi I DPRD Riau, Edy Yatim
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil viral setelah mempersoalkan Dana Bagi Hasil Migas Kabupaten Meranti yang dinilai terlampau kecil. Pembagian dana ini disebutnya dirampok oleh pusat dan bahkan menyebut orang-orang Menkeu sebagai setan iblis.
Ketua Komisi I DPRD Riau Edy Yatim yang juga berasal dari Daerah Pemilihan Dumai Bengkalis Meranti menyebut memang permasalahan DBH sering tidak ada transparansi oleh pemerintah pusat.
"Kita kan ngotot ni kepada Pemprov, kejar pola pembagiannya seperti apa, Pemprov ni kan menahan-nahan, ntah berapa hasil, berapa produksinya, berapa yang didapatkan. Tak ada transparansi terkait itu," ujar Edy Yatim, Senin (12/12/2022).
Edy menyebut, pembagian ini memang kerap membingungkan. Meski secara teknis mengetahui pembagiannya, Edy mengatakan sering ada perbedaan besaran yang didapat daerah.
"Kita tak tahu bagaimana pola pembagian hasil sumber daya kita dari pusat itu seperti apa. Secara teknisnya kita tahu, tapi tetap saja tak seimbang antara apa yang kita berikan dengan yang didapatkan," kata dia.
Ia mengakui pada kunjungannya ke Meranti ia melihat kondisi ekonomi masyarakat memang tidak bagus.
"Ketika kita turun ke sana itu, kita lihat masyarakat seperti tak ada harapan hidup," tambah Edy.
Melihat kondisi itu, Edy mengatakan semangat desentralisasi otonomi daerah seperti dikebiri karena tidak mendapat hak penuh secara ekonomi. Ia mengatakan kalau kondisi ini bertahan lebih baik menggunakan sistem federalisme saja.
"Polanya ini yang kita tidak mengerti, bagusnya memang Federal aja ni, artinya daerah mana yang potensinya bagus, ya segitu yang didapatkan. Sekarang ni kan hasil yang didapatkan, diberikan ke Jakarta, Jakarta yang membagi," tambah dia.
Terkait sikap Adil, ia mengatakan sepakat dengan mantan koleganya di DPRD Riau tersebut. Meski berulang kali berseberangan pendapat dengan Adil, kali ini ia mendukung Bupati Meranti tersebut.
"Memang kondisinya tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dalam beberapa hal, saya tidak setuju atau berlawanan dengan Bupati Adil itu. Tapi untuk hal ini, dengan DBH untuk Riau ini saya setuju dengan dia," tutup Edy Yatim.
