Sempat Dikeluhkan Pemprov, PT Pertamina Hulu Rokan Akhirnya Buka Akses Data Blok Rokan ke PT Riau Petroleum
Penandatangan perjanjian Confidentiality Agreement (CA) antara PT PHR dan PT RPR di Pekanbaru, Rabu (29/11/2022) lalu. FOTO: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Setelah harus menunggu hingga hampir 6 bulan lamanya, akhirnya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memberikan izin akses data Blok Rokan kepada PT Riau Petroleum Rokan (RPR). Akses data merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penawaran Participating Interest (PI) Blok Rokan yang menjadi hak daerah pada wilayah kerja migas.
Seremonial diberikannya izin akses data digelar dalam acara penandatangan perjanjian Confidentiality Agreement (CA) antara PT PHR dan PT RPR di Pekanbaru, Rabu (29/11/2022) lalu. Perjanjian CA diteken oleh Direktur PT RPR Ferry Andriadi bersama Feri Sri Wibowo selaku Executive Vice President Upstream Business PT PHR.
PT RPR adalah anak perusahaan BUMD milik Pemprov Riau yakni PT Riau Petroleum yang ditunjuk menjadi pengelola PI 10 persen Blok Rokan.
“Dengan telah ditandatanganinya CA dan dibukanya data Wilayah Kerja Rokan, PT PHR berharap proses uji tuntas akan berlangsung dengan baik dan berlanjut ke proses berikutnya," kata Feri Sri Wibowo dalam keterangan tertulis diterima SabangMerauke News, Jumat (2/12/2022).
Hadir dalam penandatanganan CA tersebut Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Inspektur Migas ESDM Asep Herman, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Riau Ade Yudistira, Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison dan Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian.
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, proses akses data pelamparan dan potensi blok migas adalah pintu lanjutan untuk melakukan uji tuntas (due diligence). Selanjutnya, PT RPR akan melakukan pengkajian secara detil dalam mempertimbangkan minat pengelolaan PI tersebut hingga 180 hari ke depan.
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas yang telah memberikan kesempatan bagi Riau untuk mengajukan penawaran PI.
“Keterlibatan BUMD melalui PI tidak saja semata-mata untuk memberi pendapatan bagi Riau, tapi juga memberi ruang bagi kami untuk terus belajar”, ujar Edy Natar.
Direktur Utama PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menilai Blok Rokan akan menjadi primadona sumber pendapatan daerah karena produksinya yang besar.
“Kami ditargetkan segera memberi deviden dari Blok Rokan untuk kesejahteraan rakyat Riau. Oleh karena itu kami berharap proses PI dapat berjalan dengan lancar," ujar Husnul.
Asep Herman mewakili Ditjen Migas Kementerian ESDM menyebut PT PHR telah mendapatkan izin dari BKPM dan ESDM untuk membuka data Blok Rokan. Ia berharap proses lanjutan PI dapat terus berjalan sesuai regulasi yang ada.
Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut dalam sambutannya yang disampaikan oleh Yanin Kholison mengatakan PI 10% Blok Rokan adalah fase penting dalam pengelolaan sektor hulu migas untuk kepentingan nasional maupun daerah sebagai blok migas terbesar di Indonesia.
"Kita harapkan fase due diligence dan akses data dapat berjalan lancar, sehingga seluruh proses pengalihan Participating Interest 10% kepada BUMD Provinsi Riau di Blok Rokan dapat diakselerasi penyelesaiannya," ujar Yanin.
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar dan Dirut PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian sempat mengeluhkan lambatnya pemberian izin akses data Blok Rokan oleh PT Pertamina. Pengajuan izin buka data sudah dilakukan lebih dari 5 bulan silam, namun izin tak kunjung diberikan. Sementara, pengajuan PT Riau Petroleum sebagai pengelola PI Blok Rokan sudah disampaikan ke SKK Migas sejak Desember 2021 lalu.
Hal yang sama juga terjadi pada pengajuan izin akses data Wilayah Kerja Kampar yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Kampar. Bahkan, pengajuan izin akses data yang disampaikan oleh PT Riau Petroleum Kampar sebagai pengelola PI Wilayah Kerja Kampar sudah lebih dari 6 bulan lamanya, namun izin tak kunjung diberikan. Belum diketahui secara pasti apa penyebab belum diberikannya izin akses data oleh PT Pertamina Hulu Kampar.
PT Riau Petroleum ditargetkan bisa memberikan kontribusi bagi daerah sebesar Rp 450 miliar tahun depan. Duit besar itu diharapkan bisa dikeruk dari PI sejumlah blok migas di Riau yang pengelolaannya diberikan ke PT Riau Petroleum.
Selain mendapat penunjukkan sebagai pengelola PI Blok Rokan dan Blok Kampar, PT Riau Petroleum melalui anak perusahaannya juga mendapat penugasan di wilayah kerja Siak dan Malacca Strait di Kepulauan Meranti. (R-03)
