Penuhi Undangan Rapat Gubernur, Pemkab Kepulauan Meranti Akhirnya Diwakili Wabup Asmar
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Asmar. Foto: SabangMerauke/ Sigit
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Asmar menghadiri undangan Pemerintah Provinsi Riau dalam rapat kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan desa se Provinsi Riau di SKA Co-Ex Pekanbaru, Kamis (1/12/2022).
Namun, dalam rapat tersebut, ada empat organisasi perangkat daerah dan camat dari Kepulauan Meranti yang tidak dapat hadir. Ada pun keempat OPD tersebut yakni Inspektur Daerah, Kepala Bapeda, Kadis PMD, dan Kadis Dukcapil.
Padahal, undangan sudah disebar lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) apalagi ada undangan khusus dari Gubernur.
Asmar sendiri tidak berkomentar banyak atas ketidakhadiran empat OPD dan camat dari Kepulauan Meranti.
"Saya tidak bisa memberi komen lebih jauh atas ketidakhadiran tersebut. Saya datang sekarang karena ada undangan khusus dari pak Gubernur melalui PMD Riau," kata Asmar.
Di satu sisi, ia mengatakan, kehadiran pejabat Kepulauan Meranti ini sudah lebih baik. Asmar memastikan, mayoritas kepala desa menghadiri kegiatan rapat tersebut, dan hanya 5 orang kades yang tidak hadir dari 96 desa di Meranti.
Asmar juga mengatakan, kehadirannya dalam rapat kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan desa ini bertujuan untuk membangun kabupaten terbungsu di Provinsi Riau tersebut.
"Saya berpendapat kedatangan saya ini untuk membangun Meranti," ujar Asmar.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menolak hadir dalam rapat koordinasi pemerintahan daerah yang dihadiri Mendagri, Tito Karnavian pada Selasa (8/11/2022) silam.
Adil mengatakan, ketidakhadiran dirinya lantaran acara rapat koordinasi tersebut diinisiasi Gubernur Riau, bukan Kemendagri.
Adil Temui Mendagri
Pasca mangkirnya Bupati Adil, ia justru bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di rumah dinas Mendagri di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022) lalu.
Pertemuan tersebut membicarakan sejumlah hal. Salah satunya terkait mangkirnya Bupati Meranti tanpa utusan perwakilan dalam rapat koordinasi pemerintahan se Riau tersebut.
Ketidakhadiran Bupati HM Adil dalam rakor tersebut dipersoalkan dan menjadi sorotan Mendagri. Mendagri sempat menyebut soal etika pemerintah dan posisi dirinya sebagai pembina sekaligus pengawas pemerintahan daerah.
Tito juga sempat menyebut akan menurunkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memeriksa penyebab Bupati Adil tidak datang.
"Saya perintahkan Inspektorat Jenderal dan juga Pak Gubernur untuk mengecek ketidakhadiran Bupati Meranti," kata Tito dalam konferensi pers bersama wartawan didampingi Gubernur Riau Syamsuar kala itu.
Dalam penjelasannya kepada media, Bupati Adil maupun Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Meranti, Yusran menyebut ketidakhadirannya dalam rakor sebagai bentuk protes kalau Kepulauan Meranti telah dianaktirikan oleh Pemprov Riau. Keduanya menyoal soal kucuran dana APBD Riau yang sangat kecil ke kabupaten termuda di Riau itu.
Pembicaraan dengan Mendagri
Dalam pertemuanya dengan Mendagri, Bupati HM Adil juga menyampaikan keluhan terkait minimnya alokasi anggaran dari Pemprov Riau untuk percepatan pembangunan di Meranti. Padahal kabupaten tersebut merupakan yang termiskin dan terluar, sehingga harusnya mendapat perhatian lebih.
Kemudian, ia juga mengeluhkan pembagian transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Meranti yang dinilai tidak sesuai dengan perhitungan.
Disampaikannya, produksi minyak bumi Meranti meningkat ditambah harga minyak dunia juga naik, tetapi DBH yang diterima malah berkurang.
"Kalau hitungan kami DBH itu harusnya sekitar Rp 220 miliar tapi dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) hanya Rp 115 miliar," kata Bupati Adil dalam keterangan tertulis Pemkab Kepulauan Meranti kepada media, Kamis (24/11/2022). (cr5)
