Anggota DPRD Riau Ini Sebut Perusahaan Besar di Siak-Pelalawan Tak Peduli: Masyarakat Cuma Dapat Limbah dan Asap!
Anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan, Markarius Anwar. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Riau disebut kurang mengakomodir pekerja tempatan. Alih-alih mendapat ruang penghidupan dengan beroperasinya perusahaan di sekitar tempat tinggal, banyak masyarakat yang hanya mendapat dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi.
Keluhan ini disampaikan langsung oleh masyarakat setempat kepada anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Siak-Pelalawan, Markarius Anwar dalam kunjungan resesnya.
"Banyak keluhkan terkait tenaga kerja lokal yang tidak diserap oleh perusahaan. Perusahaan banyak menggunakan orang-orang dari luar daerah. Jangan sampai kita cuma dapat asap dan limbahnya saja," kata Markarius, Kamis (24/11/2022).
Adapun perusahaan yang beroperasi di antaranya Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), Pertamina di WK Siak, PT Arara Abadi, dan beberapa perusahaan lain.
Markurius menilai, hal ini tidak wajar terjadi karena sumber daya manusia (SDM) di sekitar wilayah kerja perusahaan tersebut sudah cukup bagus.
"Dari segi pendidikan dan kualitas, keahlian anak-anak kita juga sudah bagus," ujar Markarius.
Markarius menyebut akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Syamsuar pada paripurna penyampaian hasil reses mendatang. Ia menekankan agar Pemprov membangun komitmen bersama dengan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal.
"Ini akan kita sampaikan di paripurna kepada Pak Gubernur. Kita ingin komitmen perusahaan di Riau ini," ucap Politisi PKS Riau ini.
Dalam skala lebih luas, Ketua Komisi III ini menilai pendayagunaan masyarakat sekitar akan berdampak pada situasi makro ekonomi di Riau.
Dengan peningkatan kualitas ekonomi di sekitar wilayah kerja perusahaan tersebut maka aktivitas ekonomi akan lebih besar berputar dan pertumbuhan ekonomi lebih mudah dikatrol. Terlebih lagi saat ini, Indonesia sedang diburu isu inflasi.
Markarius juga mengingatkan terkait kelayakan upah bagi para pekerja. Ia menyebut kalau inflasi terjadi tanpa dibarengi dengan peningkatan upah, bisa-bisa masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
"Masyarakat mengeluhkan soal UMP. Harus ada penyesuaian UMP dengan kenaikan harga minyak dan kebutuhan bahan pokok, karena tidak sebanding dengan upah mereka," pungkas Markarius. (cr5)
