Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Rp 4,2 Triliun Disebut Mangkrak, Begini Respon PDC dan PGAS Solution
First welding proyek pipanisasi Blok Rokan pada 9 September 2020 lalu di Kandis, Siak, Riau. Proyek ini disebut menelan anggaran Rp 4,2 triliun sebagai proyek strategis nasional. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Proyek pipanisasi minyak di Blok Rokan senilai Rp 4,2 triliun disebut mangkrak dan tak bisa difungsikan. Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir dalam rapat kerja bersama sejumlah petinggi sektor hulu Pertamina.
Nasir bahkan meminta aparat penegak hukum turun mengecek keberadaan proyek tersebut. Ia juga mendesak agar dugaan mangkraknya proyek itu dibongkar sejelas-jelasnya.
"Saya dengar di Blok Rokan itu ada pekerjaan yang mangkrak. Nilainya Rp 4,2 triliun. Yang begini-begini aparat hukum harusnya turun. Saya minta teman-teman Komisi VII, kita turun cek ke sana. Benar gak ini prosesnya. Bila perlu kita bentuk panitia kerja (panja)," kata Nasir dalam rapat kerja tersebut.
BERITA TERKAIT: Dirut PT Pertamina Hulu Rokan Dicecar Anggota DPR: Proyek di Blok Rokan Dikuasai BUMN, Tapi yang Kerja Perusahaan Lain Pula!
Nasir menyampaikan hal tersebut di hadapan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee Arizon Suardin.
Sebelum menjabat Dirut PT PHE, Wiko pernah menduduki posisi Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) sejak tahun 2018. Namun pada Maret 2022 lalu, Wiko Migantoro ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PHE menggantikan Taufik Aditiyawarman.
Akhir September 2022 lalu, Wiko menduduki posisi orang nomor satu di PT PHE menggeser posisi yang sebelumnya dipegang oleh Budiman Parhusip.
BERITA TERKAIT: Anggota DPR Sebut Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Rp 4,2 Triliun Mangkrak, Minta Aparat Hukum Usut
Sayang, dalam video rapat yang diunggah di channel YouTube Komisi VII DPR, Wiko maupun Jaffee tak memberikan penjelasan dan klarifikasi soal pernyataan Nasir yang merupakan politisi Partai Demokrat daerah pemilihan Riau I. Komisi VII sepakat meminta penjelasan secara detil tertulis pada 16 November mendatang.
Rapat kerja ini ditayangkan dalam channel YouTube Komisi VII DPR RI tiga hari lalu. Rapat tersebut digelar pada Rabu (9/11/2022).
Mantan Direktur Utama PT Patra Drilling Contractor (PDC), Teddyanus Rozarius, enggan memberikan penjelasan ikhwal perjalanan proyek tersebut. Ia meminta SabangMerauke News menghubungi Sekretaris Perusahaan PDC.
"Mohon maaf saya sudah tidak bekerja di PDC.
Silahkan berhubungan langsung dengan Dirut saat ini dan atau ke tim Corsec (Corporate Secretary). Tentu informasi yang keluar dari sana insyaAllah valid," balas Teddy via pesan WhatsApp, Senin (14/11/2022).
Sekretaris Perusahaan PDC, Budhi Kristianto saat dikonfirmasi mengaku proyek pipanisasi Blok Rokan tidak ada yang mangkrak. Menurutnya, sebagian pipa sudah dialiri dan sebagian lagi sedang tahap commisioning.
"Sepengetahuan kami tidak ada yg mangkrak. Sebagian pipa sudah dialiri. Sebagian sedang commisioning. Bisa dicek langsung di lapangan atau melalui teman-teman PHR," terang Budhi.
Saat ditanya apakah pernyataan anggota DPR Nasir yang menyebut proyek pipanisasi Blok Rokan mangkrak sebagai kekeliruan, Budhi tidak memberikan jawaban yang konkret.
"Silakan dikonfirmasi langsung ke PHR yang lebih berkompeten," jawabnya.
Ia menyebut PT PDC sebagai anggota konsorsium proyek tersebut telah melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
"Sebagai konsorsium, kami telah melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab kami," jelasnya.
PT PDC adalah anak usaha Pertamina Driling Service Indonesia (PDSI) yang bersama PGAS Solution menjadi konsorsium proyek konstruksi pipanisasi Blok Rokan dalam masa transisi dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT PHR. PGAS Solution sendiri merupakan anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGAS).
Sejak 9 Agustus 2021 lalu, Blok Rokan yang kemudian disebut wilayah kerja (WK) Rokan dikelola secara penuh oleh PT PHR. Proyek pipanisasi ini mulai digelar pertama sekali secara simbolis pada 9 September 2020 silam.
Hal yang berbeda disampaikan oleh Direktur Teknik dan Pengembangan PT PGAS Solution, Lebinner Sinaga. Saat ditanya soal dugaan mangkraknya proyek tersebut, Lebinner justru meminta agar mengonfirmasi pihak PT Pertagas.
"Kebetulan pemilik pipa Rokan itu adalah bukan kami, itu milik Pertagas. Mohon agar konfirmasinya ke Pertagas saja," kata Lebinner.
CERI Sebut Pertamina Makin Lucu
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengaku tak kaget dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir soal tudingan proyek pipanisasi minyak Blok Rokan yang mangkrak.
Menurut Yusri, CERI sejak awal sudah mencium ada yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek tersebut. Secara khusus, CERI pada dua tahun lalu telah mempersoalkan proses pemilihan mitra investasi 25 persen dari nilai proyek sebesar USD 300 juta (Rp 4,2 triliun) itu.
Ia menyebut, ada ketegangan antara Dirut PT PGN Tbk dengan Dirut PT Pertagas saat itu yang hanya mengundang dua perusahaan mitra, yakni PT Rukun Raharja dan PT Isargas.
Selain itu, kata Yusri, CERI kala itu telah mempersoalkan adanya dugaan ketidakberesan proses penunjukan subkontraktor dari kontraktor EPC yang dilakukan oleh konsorsium PT PGN Solution (PGASOL) dan PT Pertamina Driling Contractor (PDC).
"CERI saat itu telah menginformasikan ada dugaan telah terjadi jual beli proyek oleh subkontraktor yang telah ditunjuk oleh PGASOL dan PDC. Sehingga molornya pekerjaan dari target beroperasi penuh pada awal tahun 2022 menjadi akhir tahun 2022 tidaklah mengherankan, itu pun masih belum pasti apakah ada jaminan 100% bisa komersial," kata Yusri dalam keterangan tertulis diterima SabangMerauke News, Minggu (13/11/2022).
Menurut Yusri, proyek pipanisasi minyak Blok Rokan dilakukan pada dua koridor. Yakni untuk koridor Utara dari Balam-Bangko-Dumai, sementara koridor Selatan dari Minas-Duri-Dumai.
Proyek itu sendiri menurut Yusri berawal dari penugasan PT Pertamina Holding kepada PT PGN Tbk, kemudian PT PGN Tbk menugasi PT Pertamina Gas (Pertagas).
"Sehingga apa yang kami duga sejak awal ada ketidakberesan saat itu, sekarang tampaknya menjadi fakta. Maka CERI sangat mengharapkan semua aparat penegak hukum, BPK atau BPKP untuk menelisik proyek ini," jelas Yusri.
Yusri juga merasa lucu dengan kondisi yang terjadi di Pertamina saat ini.
"Pernyataan Erick Thohir di awal menjabat Menteri BUMN, bahwa BUMN itu Bukan Badan Usaha Milik Nenek Loe tampaknya sudah menuai hasil nyata di Pertamina. Sebab, semakin hari tampilan strategi pengembangan sumber daya manusia Pertamina semakin lucu dan aneh saja," terang Yusri.
Menurutnya, di semua perusahaan di belahan dunia mana pun, pejabat yang berprestasi baik, itulah yang dipromosikan. Namun, tampaknya menurut Yusri, hal paradoks terjadi di Pertamina.
"Ada yang punya keahliannya di bidang eksplorasi, malah dijadikan Dirut Kilang Pertamina. Demikian juga ada yang ahli di perpipaan tapi gagal mengemban penugasan pemipaan Blok Rokan untuk diselesaikan tepat waktu, tetapi dijadikan sebagai Dirut Subholding Hulu," beber Yusri.
"Jika rekam jejak sebelumnya tidak begitu luar biasa bahkan bermasalah, akan tetapi dipaksakan menduduki jabatan puncak, biasanya hasil yang dituai pasti tak menggembirakan," jelasnya.
Yusri pesimis dan meminta publik tidak berharap banyak Pertamina mampu meningkatkan lifting migasnya jika pola penempatan SDM tersebut tidak dirubah cepat.
"Mungkin saja yang punya backing politik dibanding profesionalitas, akan mendapat posisi jabatan dan akan lebih moncer dibandingkan yang tidak memliki (backing)," pungkas Yusri. (*)
