Konflik Bupati Kepulauan Meranti vs Gubernur Riau, Pengamat: Dipicu Rivalitas Politik Pilgub 2024, Rakyat Jangan Dirugikan!
Bupati Kepulauan Meranti HM Adil dan Gubernur Riau Syamsuar. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Pengamat Politik Universitas Islam Riau, Panca Setyo Prihatin angkat bicara terkait surat yang diduga dilayangkan Gubernur Riau Syamsuar kepada Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
Soalnya, surat bernomor 080/PEM-OTDA/6814 itu mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Adil dan jajarannya saat rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Selasa (8/11/2022) lalu di Pekanbaru.
Panca Setyo mengatakan, surat yang dilayangkan gubernur ke bupati itu sudah tepat. Dalam konteks hubungan antar tingkat pemerintahan, gubernur adalah wakil pemerintah pusat dalam urusan pengawasan dan pembinaan pada jajaran pemerintahan kabupaten/ kota di Riau.
"Secara formil, surat itu sudah tepat dilayangkan untuk meminta penjelasan secara resmi. Misalnya soal ketidakhadiran bupati dan jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Mendagri," kata Panca, Senin (14/11/2022).
Meski begitu, gubernur juga memiliki jabatan politik, tentu ada beberapa kepentingan di luar menjalankan kewenangan.
"Banyak hal yang tidak sejalan tidak semata-mata karena alasan kewenangan, keuangan, dan pengawasan saja. Di dalamnya ada aroma kepentingan politik," ujar Panca.
Panca menilai, niat Bupati Kepulauan Meranti untuk maju dalam kontesasi Pilgubri 2024 mendatang juga perlu ditahan. Ini demi menghindari dampak terhadap daerah hanya karena ada rival yang merasakan hal tersebut sebagai sebuah ancaman.
"Sejak bupati Meranti menyatakan diri maju sebagai calon gubernur, menimbulkan banyak tafsir termasuk bagi para elit yang ingin mencalonkan diri juga dianggap sebagai rival. Maka hal itu perlu direm, salah satunya bisa jadi berdampak pada sedikitnya alokasi anggaran provinsi ke Kabupaten Kepulauan Meranti," jelas Panca.
Meski gubernur punya alasan terkait alokasi anggaran provinsi ke Kabupaten Meranti tersebut, setidaknya perlu ada komunikasi.
Faktor komunikasi merupakan hal penting untuk memastikan semua kebijakan dipahami oleh penerima dampak kebijakan.
Panca juga mengatakan, meski Bupati Meranti akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau, ia harus bisa membedakan mana yang menjadi kepentingan politik dan mana yang menjadi kepentingan publik.
"Tujuan pemerintahan yang baik itu adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, setidaknya memastikan masyarakat bisa menikmati hak-hak dasarnya," ucapnya.
Disisi lain, bupati juga harus elegan dalan merespon perbedaan yang ada. Dalam konteks sebagai kepala daerah, seharusnya bupati hadir memenuhi undangan.
"Agar dapat menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah hati sebagai daerah yang dikucilkan anggarannya," pungkas Panca.
Surat Gubernur
Diwartakan sebelumnya, bola konflik antara Bupati Kepulauan Meranti HM Adil dan Gubernur Riau Syamsuar terus bergulir. Tak lagi sekadar perang opini di media, Gubernur Syamsuar mengambil langkah administratif dan melayangkan teguran tertulis kepada Bupati Kepulauan Meranti.
Beredar sepucuk surat diteken Gubernur Syamsuar ditujukan kepada Bupati Kepulauan Meranti HM Adil. Surat tersebut bernomor: 080/PEM-OTDA/6814 tertanggal 10 November 2022. Itu artinya, surat diterbitkan dua hari setelah mangkirnya HM Adil dalam acara rapat koordinasi pemerintahan yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian, 8 November 2022 di Pekanbaru. Surat tersebut beredar sejak kemarin malam.
Dalam surat yang beredar itu dijelaskan perihal teguran terkait ketidakhadiran Bupati Kepulauan Meranti dan seluruh jajaran camat maupun lurah di Meranti pada rakor itu.
"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan data kehadiran peserta, kami tidak melihat kehadiran Saudara beserta Camat dan Lurah dalam agenda tersebut. Untuk itu kami minta klarifikasi saudara atas ketidakhadiran dalam acara dimaksud dalam kesempatan pertama," demikian bunyi poin terakhir isi surat yang ditandatangani langsung Syamsuar tersebut.
Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Firdaus saat dikonfirmasi tentang surat tersebut justru balik bertanya.
"Dari mana dapat suratnya," balas Firdaus, Senin (14/11/2022) pagi ini.
Berikut isi surat teguran Gubernur Riau ke Bupati Kepulauan Meranti:
Sehubungan dengan Radiogram Gubernur Riau Nomor: 080/PEM- OTDA/4732 Tanggal 21 Oktober 2022, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah a. Pasal 67 ditegaskan bahwa "Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah meliputi: a) Huruf b "menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Huruf d "menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b. Pasal 91 ayat (1) ditegaskan bahwa, "Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
c. Pasal 91 ayat (2) poin a ditegaskan bahwa, "Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
2. Dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta menyamakan persepsi dalam mengatasi permasalahan, tantangan dan langkah-langkah perbaikan sesuai program dan kegiatan prioritas untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Gubernur Riau selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah mengundang Bupati/Walikota, Camat dan Lurah se Provinsi Riau dalam acara Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, Camat dan Lurah sekaligus Pengarahan oleh Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Selasa 8 November 2022 di Hotel Grand Central Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam radiogram diatas.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan data kehadiran peserta, kami tidak melihat kehadiran Saudara beserta Camat dan Lurah dalam agenda tersebut. Untuk itu kami minta klarifikasi saudara atas ketidakhadiran dalam acara dimaksud dalam kesempatan pertama.
Demikian disampaikan atas perhatian Saudara di ucapkan terimakasih.
Respon Pemkab Terhadap Surat
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merespon soal beredarnya diduga surat Gubernur Riau berisi teguran kepada Bupati HM Adil. Surat yang beredar dalam aplikasi grup media sosial tersebut meminta Bupati Adil mengklarifikasi ketidakhadirannya dalam rapat koordinasi pemerintahan di Pekanbaru pada 8 Oktober lalu.
Anehnya, Pemkab Kepulauan Meranti justru menegaskan sampai saat ini belum menerima surat tertanggal 10 November 2022 tersebut.
"Kami hanya mengetahui surat tersebut melalui media massa dan media sosial. Hingga hari Senin 14 November 2022 pukul 16.00 WIB, Pemkab Kepulauan Meranti belum menerima surat yang dimaksud secara resmi," kata Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran dalam keterangan yang dikirim ke redaksi SabangMerauke News, Senin sore ini.
Afrinal Yusran menyatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan ataupun jawaban terhadap surat yang beredar tersebut.
"Kami belum bisa memastikan bahwa surat tersebut resmi dari Pemprov Riau ataupun tidak karena hanya beredar di media massa dan media sosial," jelasnya.
Namun, kata Afrinal, jka surat itu resmi adanya, maka pihaknya menyayangkan hal tersebut dapat terjadi.
"Karena terlebih dahulu beredar di media sebelum diterima oleh Pemkab Kepulauan Meranti," jelasnya. (R-01-CR5)
