Dirut PT Pertamina Hulu Rokan Dicecar Anggota DPR: Proyek di Blok Rokan Dikuasai BUMN, Tapi yang Kerja Perusahaan Lain Pula!
Mobilisasi anak perusahaan PT Pertamina ke Blok Rokan sejak dikelola PT Pertamina Hulu Rokan kembali disorot Komisi VII DPR. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jaffee Arizone Suardi dicecar oleh anggota Komisi VII DPR RI. Jaffee ditanyai soal dominasi anak perusahaan BUMN, khususnya anak perusahaan Pertamina dalam menggarap proyek-proyek di lingkungan Blok Rokan.
"Saya dapat laporan. Ini proyek di Blok Rokan main tunjuk-tunjuk aja, alasannya karena anak perusahaan BUMN," kata anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir dalam rapat kerja bersama Dirut PT PHE, Dirut PT PHR dan Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam.
Rapat kerja tersebut diunggah lewat channel YouTube Komisi VII DPR tiga hari lalu. Rapat digelar pada Rabu (9/11/2022).
Nasir juga mempertanyakan soal kemampuan anak-anak perusahaan Pertamina yang ditunjuk langsung dalam mendapatkan proyek di Blok Rokan. Soalnya, di lapangan ternyata perusahaan BUMN tersebut tidak mengerjakan secara langsung, namun justru diserahkan kepada perusahaan lain.
Lebih ironis lagi, politisi Partai Demokrat tersebut mendengar kalau pembayaran uang pekerjaan dari anak perusahaan Pertamina kepada perusahaan rekanan yang ditunjuk macet.
"Hasilnya gak dibayar. Uangnya dibayar enam bulan kemudian. Bahkan ada yang dibayar 2 tahun. Gak bisa gitulah. Ini harus dikoreksi. Harus diclearkan nih Pak Dirut," kata Nasir.
Atas dasar itu Nasir mempertanyakan keberadaan perusahaan BUMN yang ditunjuk langsung mendapat proyek di Blok Rokan, karena faktanya pekerjaan proyek diserahkan ke perusahaan lain. Nasir mempertanyakan apakah perusahaan BUMN tersebut memiliki modal, kemampuan dan keahlian atau tidak.
"Ini anak perusahaan BUMN apa sih ini? Punya modal gak? Punya keahlian gak? Yang kerja perusahaan lain juga di lapangan," cecar Nasir.
Nasir lagi-lagi mempertanyakan dasar mobilisasi perusahaan BUMN ke Blok Rokan sejak dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan pada 9 Agustus 2021 lalu. Apalagi alibi yang kerap dipakai atas dasar tagline 'Sinergi BUMN'.
"Apa anak-anak perusahaan BUMN gak punya modal? Bahasanya sinergi BUMN. Kan gak gini caranya kita membangun supaya kita maju. Mau kemana Pak arahnya kalau begini terus?" tegas Nasir.
Menurut Nasir, ada banyak perusahaan swasta yang selama ini bekerja di Blok Rokan sebelum dikelola PT PHR. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pengalaman yang baik, namun kini tidak ditunjuk mengerjakan proyek.
"Harusnya perusahaan tersebut diberikan kesempatan. Atau paling tidak dilakukan lelang profesional terbuka. Jangan main tunjuk-tunjuk anak perusahaan BUMN," jelas Nasir.
Menurut Nasir, dirinya mendengar ada orang yang membawa-bawa nama Menteri BUMN Erick Thohir dalam penunjukkan anak perusahaan BUMN ke Blok Rokan.
"Ada yang bawa nama Menteri, katanya harus BUMN ini yang mengerjakan, harus BUMN itu yg ditunjuk. Tapi, apa sih kelebihannya? Yang kerja juga pihak ketiga swasta," kata Nasir.
Secara khusus Nasir mengingatkan Dirut PT PHR Jaffee Arizon Suardin untuk memiliki sikap tegas terhadap persoalan yang terjadi di Blok Rokan. Nasir menengarai ada pejabat di bawah Dirut PT PHR yang justru punya peran lebih.
"Saya minta Dirut PT Pertamina Hulu, bersikaplah yang tegas. Bagaimana regulasi di bawah itu. Jangan pula pejabat di bawah Dirut yang punya peran. Harusnya Dirut yang menentukan. Itu baru benar. Jadi jelas arahnya mau kemana," pungkas Nasir.
Sudah Lama Dikeluhkan
Mobilisasi anak cucu cicit perusahaan BUMN khususnya Pertamina sejak alih kelola Blok Rokan dari PT CPI ke PT PHR sesungguhnya bukan isu baru. Fakta itu sudah lama dikeluhkan oleh kalangan kontraktor lokal di Riau.
Sejumlah asosiasi kontraktor migas dan jasa pendukung telah memprotes keras pemberian hak istimewa kepada perusahaan BUMN dalam mendapatkan penunjukkan langsung proyek di Blok Rokan. Pada sisi lain, perusahaan di daerah penghasil migas justru tak mendapatkan 'hak istimewa' dan turun kelas menjadi penonton.
"Kami saat ini menjadi penonton di negeri sendiri. Kami turun kelas bahkan terancam gulung tikar kalau semua proyek di Blok Rokan digarap BUMN dan model bisnis seperti sekarang ini masih dipertahankan," kata seorang kontraktor migas yang lama bermain di Blok Rokan.
Sejumlah anak cucu cicit BUMN secara agresif merambah proyek-proyek di Blok Rokan dengan sebutan main contractor (kontraktor utama). Begitu mendapat penunjukan langsung proyek, pelaksanaan di lapangan dikerjakan oleh perusahaan lain. Bahkan, ada kabar menyebut pekerjaan yang telah disub-kan, kembali dikerjakan oleh perusahaan lain.
Di antara anak cucu cicit BUMN yang mendapat proyek di Blok Rokan yakni PT Pertamina Drilling Conctractor, PT PGSOL, Pertagas, PT PDSI dan sejumlah perusahaan lainnya. (*)
