Terungkap! Bantuan Keuangan Pemprov Riau ke Kepulauan Meranti Paling Kecil Dibanding 11 Daerah Lainnya, Cuma Dapat Rp 3,86 Miliar
Bupati Kepulauan Meranti HM Adil dan Gubernur Riau Syamsuar. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Perdebatan antara pejabat Pemkab Kepulauan Meranti dengan Provinsi Riau terkait alokasi bantuan keuangan tahun 2022 kian memanas. Pemprov Riau membantah telah menganaktirikan Kepulauan Meranti dalam pengalokasian bantuan keuangan bersumber dari APBD Riau.
Namun, pada sisi lain, Pemkab Kepulauan Meranti menyebut hanya mendapatkan bankeu Pemprov Riau sebesar Rp 3,8 miliar pada tahun 2022 ini. Hal inilah yang diduga kuat memicu protes keras dari Bupati Kepulauan Meranti HM Adil ke Gubernur Riau. Puncaknya, sikap protes ditunjukkan dengan ketidakhadiran HM Adil dalam rapat koordinasi yang dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Pekanbaru, awal pekan kemarin.
Fakta tentang besaran alokasi bankeu khusus Pemprov Riau terungkap dari Surat Keputusan Gubernur Riau nomor: Kpts.1651/XI/2022. Surat keputusan tersebut diteken oleh Gubernur Riau Syamsuar pada 2 November 2022 kemarin. Kopian tersebut diperoleh oleh SabangMerauke News pada Minggu (13/11/2022).
Adapun SK Gubernur Riau berisi tentang Perubahan tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau kepada Pemkab/ Pemko yang Bersumber dari APBD Riau 2022.
Total bankeu khusus Pemprov Riau tahun 2022 yang direalisasikan yakni sebesar Rp 188,81 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari rencana awal sebesar Rp 185,51 miliar. Atau naik mencapai Rp 3,29 miliar.
Berdasarkan SK Gubernur tersebut, tertulis realisasi bankeu khusus Pemprov Riau ke Pemkab Kepulauan Meranti tertulis memang hanya sebesar Rp 3,86 miliar. Jumlah tersebut merupakan yang paling kecil dibanding bankeu khusus Pemprov Riau ke 11 kabupaten/ kota lainnya di Riau. Soalnya, 11 kabupaten/ kota lainnya justru mendapatkan bankeu khusus di atas Rp 9 miliar.
Sebelumnya, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti Afrinal Yusran juga menyebut jumlah bankeu sebesar Rp 3,86 miliar dari Pemprov Riau. Belakangan, Kadis Kominfo Riau Erisman Yahya menyebut jumlah yang disebut Afrinal keliru dan tak sesuai data.
Adapun bankeu Pemprov Riau terbesar diberikan kepada Pemkab Kuantan Singingi dengan realisasi sebesar Rp 29,54 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari rencana awal yang sebesar Rp 30,19 miliar. Terjadi pengurangan realisasi sebesar Rp 646 juta lebih.
Sementara, Kabupaten Kampar merupakan penerima bankeu khusus terbesar kedua dari Pemprov Riau nilai realisasi sebesar Rp 27,91 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding dengan plafon awal yang hanya sebesar Rp 26,05 miliar atau bertambah sebesar R 1,86 miliar.
Kabupaten Rokan Hulu mendapat bankeu khusus Pemprov Riau sebesar Rp 21,87 miliar. Rohul mendapat tambahan bankeu sebesar Rp 1,73 miliar dari rencana awal yang ditetapkan sebesar Rp 20,14 miliar.
Sementara, Kabupaten Pelalawan juga mendapat tambahan bankeu khusus dari Pemprov Riau. Dari rencana plot awal sebesar Rp 8,09 miliar, Pemkab Pelalawan kecipratan tambahan sebesar Rp 1,23 miliar menjadi Rp 9,32 miliar. Pelalawan menjadi daerah yang mendapat bankeu khusus terkecil kedua setelah Pemkab Kepulauan Meranti.
Kota Dumai mendapat bankeu khusus terkecil ketiga setelah Kabupaten Pelalawan. Kota pelabuhan minyak ini menerima realisasi bankeu khusus sebesar Rp 9,97 miliar. Jumlah tersebut berkurang sekitar Rp 491 juta dari rencana awal sebesar Rp 10,46 miliar.
Adapun bankeu khusus ini diberikan kepada 12 kabupaten/ kota untuk pembayaran gaji guru bantu, bantuan kecamatan masing-masing Rp 100 juta per kecamatan, bantuan rumah layak huni dan pengadaan alat antropometri.
Khusus Pemkab Rokan Hilir mendapat bankeu khusus sebagai tuan rumah pelaksana MTQ Riau 2022 sebesar Rp 7,5 miliar.
Sementara, Pemkab Kuansing memperoleh bankeu khusus sebesar Rp 15 miliar untuk pelaksanaan Porprov X Riau. (*)
