Pengamat Nilai 2 Penyebab Bupati Kepulauan Meranti 'Melawan' Gubernur: Kecewa Janji Politik dan Membentuk Citra Oposan!
Pengamat politik, Tito Handoko. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Kisruh antara Gubernur Riau dan Bupati Kepulauan Meranti semakin tajam. Soalnya, pada Selasa (8/11/2022) kemaren di Pekanbaru, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil enggan hadir dalam rapat koordinasi yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian.
Ketidakhadiran Adil tentu saja menjadi sorotan Tito Karnavian. Ia sampai meminta Gubernur Riau untuk mencari tahu alasan ketidakhadiran Adil.
Pengamat politik, Tito Handoko menilai, tingkah laku Adil kepada Gubernur Riau Syamsuar merupakan bentuk kekecewaan politik sebagai representasi masyarakat Kepulauan Meranti.
"Dari segi etis, ya tergantung perspektif. Tapi dari segi politis, ada janji-janji gubernur ketika Pilkada 2018 lalu. Salah satu yang paling besar itu ada janji bantuan keuangan yang sampai sekarang belum terealisasi. Publik harus mengingat ini," kata Tito kepada SabangMerauke News, Kamis (10/11/2022).
Dari informasi yang dirangkum SabangMerauke News, diketahui Syamsuar pernah memberikan janji untuk membantu pembangunan di Kepulauan Meranti lewat skema bantuan keuangan Rp 200 miliar per tahun.
Janji ini disampaikan langsung kepada Bupati Meranti kala itu, Irwan Nasir. Namun sayangnya tak pernah terealisasi di kepemimpinan Syamsuar. Bahkan, Irwan Nasir secara pribadi pernah menagih janji gubernur setelah masa kepemimpinan habis dan digantikan Adil.
Menurut Tito, hal ini menjadi salah satu alasan Adil bersikap abai pada event-event gubernur hingga ia merealisasikan janjinya.
"Barang kali Adil ingin mengingatkan itu. Bung, you punya janji politik harus dituntaskan," ujar Adil.
Namun, di luar itu, Tito juga melihat adanya kemungkinan Adil tengah membaca angin untuk masuk di gelanggang kontestasi Pilkada Riau 2024 mendatang.
"Barang kali, ia ingin memposisikan diri sebagai oposan. Kan ada desas desus Adil ingin maju juga sebagai gubernur. Dari sini ia bisa mendapat semacam feedback lah," papar Adil.
Sementara itu, terkait wacana penjatuhan hukuman terhadap Adil, Tito menilai sangat mungkin terjadi.
"Sanksi bisa saja, gubernur kan sebagai pembina. Bisa sanksi administratif, seperti tidak diundang ke acara penting hingga pemotongan DBH pajak. Tapi kan ini ada hitungannya, tidak bisa sembarangan," ujar Akademisi Universitas Riau ini.
Namun ia menggarisbawahi, hukuman tersebut bisa saja malah memberatkan masyarakat Kepulauan Meranti yang saat ini sedang dalam ekonomi sulit.
Kabupaten termuda di Riau ini hingga kini menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Adanya sanksi ekonomi justru akan menyulitkan masyarakat terlebih dibayang-bayangi isu resesi ekonomi.
"Akan banyak dampaknya terutama bagi masyarakat sebagai objek pembangunan daerah. Lagi-lagi kalau elit politik bertikai, korbannya tetap rakyat," ujar Tito.
Mendagri Kesal
Diwartakan sebelumnya, ketidakhadiran bupati maupun perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, hingga lurah se-Provinsi Riau, Selasa (8/11/2022). Hal ini membuat Mendagri kesal.
"Saya tidak tahu kenapa tidak hadir. Jika pun tidak bisa, seharusnya kan ada perwakilan," kata Tito didampingi Gubernur Riau Syamsuar dalam konferensi pers di Hotel Grand Central Pekanbaru.
Mendagri pun lantas mempertanyakan etika pemerintahan daerah atas sikap Pemkab Kepulauan Meranti tersebut.
"Kita punya etika dalam pemerintahan. Di sini ada Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan, harusnya hadir," tegas mantan Kapolri tersebut.
Ia bahkan memerintahkan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Gubernur Riau untuk mengecek penyebab ketidakhadiran Bupati HM Adil dalam rapat.
"Saya minta Inspektur Jenderal untuk mengecek ini. Nanti Pak Gubernur juga dicek," katanya.
Tanggapan Bupati Adil
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil hanya merespon datar soal ketidakhadirannya di rapat koordinasi yang dihadiri Mendagri, Tito Karnavian.
Adil mengatakan, ketidakhadiran dirinya lantaran acara rapat koordinasi tersebut diinisiasi Gubernur Riau, bukan Kemendagri.
Dengan santai, Adil menyatakan seharusnya Gubernur Riau sudah mengetahui alasan dirinya tak hadir dalam rapat tersebut.
"Ya karena tidak mau saja. Acara Gubernur itu kan? Yang mengundang sebetulnya bukan Pak Menteri Dalam Negeri. Yang mengundang Pak Gubernur. Dialah (Gubernur) yang menjelaskan kenapa kita tidak hadir," kata Adil lewat sambungan seluler.
Adil menyebut, ketidakhadirannya dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kepulauan Meranti karena tengah sibuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD.
Adil juga mempertegas kalau memang ia melarang jajarannya untuk hadir pada rapat koordinasi tersebut.
"Ga ada, semua tidak ada. Tidak boleh pergi. Banyak kerja disini. Pembahasan LPJ," tegas Adil. (R-01/CR5)
