Nilai Bupati Kepulauan Meranti Tak Beretika, DPRD Riau Sarankan HM Adil Disekolahkan 3 Bulan ke Kemendagri
Ketua Komisi I DPRD Riau, Edy Yatim saat diwawancarai wartawan. Foto: SabangMerauke/ Sigit
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Ketua Komisi I DPRD Riau, Edy Yatim meminta Gubernur Riau mengambil langkah tegas terkait sikap Bupati HM Adil yang kerap kali menunjukan penentangan.
Salah satu penentangan yang dilakukan Adil yakni, tidak hadirnya ia dalam rapat koordinasi yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022) kemarin di Pekanbaru.
Politisi Partai Demokrat ini meminta Gubernur Riau memberi rekomendasi kepada Kemendagri untuk menyekolahkan Bupati Meranti. Ia menilai, Adil memberi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
"Seandainya ini dibiarkan, dapat menjadi preseden buruk. Untuk itu, kita minta gubernur tegas. Berikan sanksi, teguran, bila perlu sekolahkan," kata Edi Yatim, Kamis (10/11/2022).
Edy menjelaskan, sekolah yang ia maksud ini merupakan pendidikan dan latihan (Diklat) di Badan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama tiga bulan. Sekolah diberikan kepada kepala daerah yang melanggar aturan dan dianggap tidak memahami ilmu pemerintahan.
Setelah pendidikan, apabila masih melanggar, maka kepala daerah yang bersangkutan akan dipanggil lagi. Terhadapnya dilakukan pemantapan pendidikan dan pelatihan selama satu bulan.
Edi Yatim menyatakan, sikap Bupati Adil yang disebut tak beretika oleh Kemendagri merupakan suatu hal yang mempermalukan Riau.
Terlebih lagi, Adil memilih bersikap bersebrangan dengan Gubernur Riau. Dimana diketahui, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang memiliki kewenangan termasuk pembinaan dan evaluasi kepada kepala daerah.
"Agar ini menjadi contoh bagi daerah lain. Malu kita," tegas Edi Yatim.
Klarifikasi Kabag Prokopim
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran sebelumnya merespon pernyataan Iskandar yang menyebut Bupati hendak melawan Mendagri.
"Kita minta jangan membuat pernyataan yang provokatif di media massa. Apalagi mengatakan Bupati mau menunjukkan kesombongan dengan melawan Mendagri," tutur Afrinal dilansir media kemarin malam.
Menurut Afrinal, pernyataan Iskandar tersebut seakan ingin membenturkan Bupati Meranti dengan Menteri Dalam Negeri. Padahal, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, bukan Kemendagri.
"Iskandar Budiman itu kan wakil rakyat Meranti, bukan Wakil Gubernur Riau di Meranti. Jadi kalau mau membela Gubernur Riau ya berimbang. Bukan menilai sebelah pihak saja," terang Afrinal.
Lebih lanjut Afrinal membeberkan alasan Bupati Adil tidak hadir lantaran sedang sibuk dalam pembahasan anggaran. Selain itu juga sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Gubri yang menganaktirikan Kepulauan Meranti dalam pembagian anggaran.
"Perlu diketahui bahwa Bupati sudah menjelaskan dengan pihak kementerian melalui sambungan seluler. Jadi permasalahan itu sudah clear," tegas Yusran.
Iskandar Sebut Bupati Melawan Mendagri
Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman angkat bicara terkait ketidakhadiran Bupati Kepulauan Meranti HM Adil dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022) di Pekanbaru.
Menurut Iskandar, tak ada alasan krusial bagi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil untuk mangkir dalam rapat penting tersebut. Politisi Partai Golkar ini bahkan menuding Bupati Adil hanya ingin melawan Mendagri.
Iskandar mempertanyakan alasan Bupati Adil tidak datang rapat bersama Mendagri. Ia mengakui jadwal rapat koordinasi (rakor) bersamaan dengan agenda sidang paripurna di DPRD Kepulauan Meranti. Namun, seharusnya Bupati jika ingin tetap hadir di rapat paripurna, harusnya mengutus perwakilan Pemkab Meranti atau pun Wakil Bupati Meranti.
Iskandar juga heran dengan adanya pelarangan camat dan lurah Kepulauan Meranti untuk hadir dalam rakor bersama Mendagri.
Sikap Bupati Adil ini, kata Iskandar, sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia juga menilai peristiwa tersebut sebagai kesalahan yang sangat fatal.
Mendagri Kesal
Diwartakan sebelumnya, ketidakhadiran bupati maupun perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, hingga lurah se-Provinsi Riau, Selasa (8/11/2022). Hal ini membuat Mendagri kesal.
"Saya tidak tahu kenapa tidak hadir. Jika pun tidak bisa, seharusnya kan ada perwakilan," kata Tito didampingi Gubernur Riau Syamsuar dalam konferensi pers di Hotel Grand Central Pekanbaru.
Mendagri pun lantas mempertanyakan etika pemerintahan daerah atas sikap Pemkab Kepulauan Meranti tersebut.
"Kita punya etika dalam pemerintahan. Di sini ada Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan, harusnya hadir," tegas mantan Kapolri tersebut.
Ia bahkan memerintahkan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Gubernur Riau untuk mengecek penyebab ketidakhadiran Bupati HM Adil dalam rapat.
"Saya minta Inspektur Jenderal untuk mengecek ini. Nanti Pak Gubernur juga dicek," katanya.
Tanggapan Bupati Adil
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil hanya merespon datar soal ketidakhadirannya di rapat koordinasi yang dihadiri Mendagri, Tito Karnavian.
Adil mengatakan, ketidakhadiran dirinya lantaran acara rapat koordinasi tersebut diinisiasi Gubernur Riau, bukan Kemendagri.
Dengan santai, Adil menyatakan seharusnya Gubernur Riau sudah mengetahui alasan dirinya tak hadir dalam rapat tersebut.
"Ya karena tidak mau saja. Acara Gubernur itu kan? Yang mengundang sebetulnya bukan Pak Menteri Dalam Negeri. Yang mengundang Pak Gubernur. Dialah (Gubernur) yang menjelaskan kenapa kita tidak hadir," kata Adil lewat sambungan seluler.
Adil menyebut, ketidakhadirannya dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kepulauan Meranti karena tengah sibuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD.
Adil juga mempertegas kalau memang ia melarang jajarannya untuk hadir pada rapat koordinasi tersebut.
"Ga ada, semua tidak ada. Tidak boleh pergi. Banyak kerja disini. Pembahasan LPJ," tegas Adil. (R-01/CR5)
