Waduh! Sesama Perusahaan BUMN Ngutang ke PT Adhi Karya Rp 18 Triliun, Ini Daftarnya
PT Adhi Karya. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Entus Asnawi Mukhson membeberkan utang sejumlah perusahaan pelat merah yang belum dibayarkan kepada perusahaan.
Jumlah utang pun mencapai triliunan rupiah. Entus mengaku total piutang Adhi Karya mencapai Rp18 triliun.
Sebagian dari jumlah tersebut merupakan utang sejumlah BUMN. Adapun BUMN yang dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT KAI (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero).
"Kenapa utang Adhi Karya ini demikian besar? Memang separuh dari pekerjaan dari utang ini, utangnya BUMN-BUMN juga Pak anggota DPR," ujar Entus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (9/10/2022) lalu.
Dia mencatat, utang PT Hutama Karya mencapai Rp 8,1 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp 5,3 triliun.
Sisa utang Hutama Karya akan dibayarkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Pertama kami punya pekerjaan Rp 8,1 triliun, sudah dibayar dmRp5,3 triliun oleh Hutama Karya, sisanya-kan nanti Hutama Karya juga ada sebagian PMN dibayarkan ke kami," jelasnya.
Untuk utang PT KAI, kata Entus, berasal dari pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek. Entus mengaku pihaknya memperoleh pekerjaan prasarana sebesar Rp 23,3 triliun.
Jumlah tersebut sebesar Rp 4,2 triliun dibayar melalui skema turnkey oleh KAI.
"Kedua di LRT. LRT dari Rp 23,3 triliun pekerjaan kami di prasarana, ini Rp 4,2 triliun ini pembayarannya turnkey pembayarannya KAI," jelasnya.
Dari anggaran Rp 23,3 triliun, lanjut Entus, ada Rp19,1 triliun di antaranya tidak menggunakan skema turnkey.
Entus mengatakan utang yang sudah dibayarkan mencapai Rp15,6 triliun. Artinya, masih ada Rp3,4 triliun belum dibayarkan.
"KAI ini dulu dapat PMN untuk menjalankan LRT Rp7,6 triliun, ternyata financial close dari perbankan itu hanya Rp18 triliun atau Rp19 triliun, sehingga dijumlahkan itu hanya Rp28 triliun. Sementara kebutuhan keseluruhan KAI ini Rp34 triliun kurang lebih. Kekurangan Rp6 triliun," pungkasnya. (R-03)
