APBD Pekanbaru Naik Rp 190 Miliar, DPRD Minta Fokus ke Banjir, Sampah dan Jalan Berlubang
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2023 mengalami kenaikan hingga Rp 190 miliar.
Dalam penandatanganan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), APBD Pekanbaru 2023 mencapai Rp 2,69 triliun. Sementara di tahun 2021 sebesar Rp 2,5 triliun.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi mengatakan, meski mengalami kenaikan, APBD 2023 masih berfokus dikebutuhan dasar masyarakat Kota Pekanbaru, terutama sektor infrastruktur.
"Di APBD 2023 ini, kita sepakati di angka 2,69 triliun. Kita prioritaskan di hal-hal yang mendasar di masyarakat, terutama persoalan banjir, sampah, dan jalan berlubang," kata Sabarudi, Senin (7/11/2022).
Meski mengalami kenaikan, Sabarudi meyakini angka ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekanbaru. Untuk itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk aktif berkolaborasi dengan pemerintah pusat.
Hal ini bertujuan agar kucuran dana pusat dapat diserap.
"Untuk menyelesaikan itu, tidak cukup dengan APBD kita. Kita perlu penguatan di OPD-OPD agar melakukan pendekatan ke pusat," ujar Sabarudi.
Politisi PKS ini juga mengatakan, terlebih lagi, tahun 2023 akan menjadi tahun persiapan Pemilu 2024 sehingga menambah beban anggaran Kota Pekanbaru.
"Kita sudah anggarkan untuk persiapannya di tahun 2023. Di tahun 2024, kita anggarkan untuk pelaksanaannya," ujar Sabarudi.
Sementara itu, Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun optimis sektor pendapatan Kota Pekanbaru dapat bekerja maksimal sehingga APBD dapat terealisasi.
"Mudah-mudahan penambahan ini terealisasi, karena APBD ini kan asumsi pendapatan kita," ungkapnya.
Senada dengan Sabarudi, Muflihun mengatakan fokus pengelolaan anggaran masih berfokus di sektor infrastruktur termasuk sejumlah program pencegahan inflasi 2023
Selain itu pula, pemerintah juga menganggarkan peningkatan kualitas usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang akan dipusatkan di kantor walikota lama.
"Rehab kantor walikota lama menjadi pusat UMKM juga kita masukkan," pungkas Muflihun. (CR5)
