Sebut Ketua Umum Parpol Jadi Kacung Presiden, Rocky Gerung: Di Mana Martabat Partai Kita?
Kritikus sosial, Rocky Gerung. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Kondisi politik Indonesia dinilai masih terbelenggu oleh sistem feodalistik. Mesti menganut sistem demokrasi dan kepartaian, namun dalam kenyataannya praktik perhambaan dalam politik masih sangat rentan dan dominan.
Hal tersebut disampaikan oleh kritikus sosial, Rocky Gerung yang ditayangkan lewat channel YouTube, Kamis (3/11/2022).
Awalnya, dialog harian dalam channel YouTube tersebut membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menteri tidak diharuskan mundur dari kabinet ketika akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Diskusi kemudian beralih pada sikap kemandirian partai yang menurut Rocky Gerung semuanya tunduk kepada Presiden Jokowi. Bahkan, menurut Rocky, kondisi kepemimpinan partai politik saat ini sudah seperti kacung presiden.
"Ketua partai menyerahkan kepalanya untuk diatur kepala negara. Padahal, ketua partai bukan bawahan presiden. Kemuliaan partai ditenggelamkan oleh ketua partainya sendiri," kata Rocky Gerung.
Hal tersebut menurut Rocky menggambarkan kondisi politik Indonesia saat cenderung feodalistik.
"Padahal kita selalu menyebut kita berdemokrasi. Tapi, semua partai tergantung Presiden Jokowi. Semua capres tergantung Jokowi. Ini seperti dalam sistem kerajaan di mana para adipati bergantung kepada raja," tegas Rocky.
Menurut Rocky, seakan-akan saat ini kepala negara telah menjadi atasan dari ketua umum-ketua umum partai. Partai seakan tidak mampu menunjukkan kewibawaannya sendiri. Kemuliaan partai ditenggelamkan sendiri oleh ketua partainya.
"Kalau begitu, ngapain ada partai lagi, kalau semua tergantung presiden. Ketua partai mengemis kepada presiden, dimana moral, pride dan martabatnya sebagai ketua partai. Kita bingung sekaligus jijik melihat kondisi seperti ini," tegasnya.
Menurut Rocky, semua kondisi ini terjadi akibat adanya jebakan syarat pencalonan presiden (Presidential Threshold) 20 persen berdasarkan hasil pemilu 2019 lalu.
"Ini akibat PT 20 persen itu. Seakan-akan ketua partai jadi kacung kepala negara," sindir Rocky.
Selain itu, Rocky menduga para ketua umum-ketua umum partai memiliki 'penyakit' masing-masing. Rocky menyebutnya dengan istilah komorbid.
"Sepertinya semua ketua partai ada komorbid. Sehingga mereka merendah di depan presiden," tegas Rocky.
Menurutnya, saat ini kualitas demokrasi dan partai politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Demokrasi dan pencapresan hanya dilakukan sekadar saling kirim sinyal dan saling sodok menyodok.
"Padahal, demokrasi itu menghendaki kompetisi dan argumentasi. Partai politik harusnya bisa menentukan sikap sendiri. Ketua umum partai bukan bertanggung jawab ke presiden," tegas Rocky. (*)
