Bupati Adil Curhat Lagi Kabupaten Kepulauan Meranti Paling Miskin, Pertanyakan Dukungan Provinsi dan Pusat
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Kepulauan Meranti saat ini merupakan kabupaten termiskin di Sumatera dengan rata-rata indeks pendidikan 7 tahun.
Hal ini disampaikan Bupati Meranti, M Adil dalam kesempatan saat melakukan pelantikan Pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Kepualaun Meranti (IPM2KM) periode 2022-2024 di Hotel Plaza Mona Pekanbaru, Sabtu (29/10/2022).
Namun demikian, di masa pemerintahnya, ia berkomitmen menjadikan Meranti maju, cerdas dan bermartabat sesuai visi Bupati dan wakil Bupati.
Terhadap kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang miskin, tidak hanya sekali dikeluhkan Bupati. Hal itu malah berkali-kali disampaikan dalam forum resmi.
Seperti saat mengikuti rapat kerja dengan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Taufik Hanafi di Gedung Daerah Provinsi Riau.
Dikatakan Adil, Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi pulau tertinggal, terluar, termiskin dan terpencil di Provinsi Riau. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Namun sayang, daerah yang terbelenggu kemiskinan ekstrim ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
"Saya merasa kampung saya Meranti itu paling miskin. Kalau Pak Sekretaris Bappenas mau tahu, Meranti itu paling tinggi angka miskin ekstrimnya. Tapi saya tak ada lihat di paparan yang disampaikan Bappenas bagaimana cara membangunnya," ujar Adil.
Disebutkan Adil, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, angka kemiskinan di Kepulauan Meranti mencapai 25,68 persen.
"Pak presiden sudah bilang di 2024 harus 0 miskin ekstrim, tapi tak nampak caranya untuk me-nol-kan miskin ekstrim itu. Ada 12 ribu lebih masyarakat miskin ekstrim di Meranti. Ada 1.344 nelayan di Meranti miskin ekstrim. Pedagang ada 366 pedagang yang miskin ekstrim, ini data dari pusat loh," ujarnya.
Bahkan jika tidak ada perhatian, Adil meminta Kepulauan Meranti dilepaskan saja dari negara kesatuan Republik Indonesia.
"Kami tak dapat perhatian, ditambah lagi perencanaan begini, tambah teruk kami. Sekali lagi, kalau tak mau mengakui lepaskan kami. Meranti itu dekat dengan Malaysia dan Singapura. Kami nampak terang cahaya karena dekat, kalau kayak gini satupun tak ada yang menyentuh," tegasnya lagi.
Kondisi yang sama juga disampaikan Adil saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendi dan Gubernur Riau Syamsuar beberapa waktu lalu di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Dalam rakor terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau itu, Adil mempertanyakan anggaran yang harusnya diterima Kepulauan Meranti dari pemerintah pusat dan juga Pemprov Riau.
"Kita minta kejelasan berapa anggaran yang seharusnya dikucurkan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk pada kawasan 3T," ungkapnya.
Adil menjelaskan, sebagai kawasan terluar, tertinggal dan terisolir membuat perekonomian masyarakat di Kepulauan Meranti menjadi terpuruk. Inflasi yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok meningkat sehingga menyebabkan kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Riau.
Terbaru, Bupati Adil juga menyampaikan kondisi yang sama di agenda Northern Sumatera Forum (NSF) ke-II yang digelar Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bertempat di Hotel Adimulia, Kota Medan, (27/10/2022).
Pertemuan pimpinan daerah dengan para pimpinan KKKS Wilayah Sumbagut ini membahas kondisi hulu migas di wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri saat ini dan sekaligus rencana kerja eksplorasi dan eksploitasi hulu migas di wilayah Sumbagut tahun 2023.
Dalam forum diskusi dengan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Bupati Adil meminta KKKS yang mengelola sumur migas wilayah Kepulauan Meranti berkontribusi lebih dalam membangun Meranti, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti yang berada dibawah garis kemiskinan.
"Melihat kondisi masyarakat Meranti yang berada dibawah garis kemiskinan, bahkan miskin ekstrim, dan melihat hasil lifting minyak dari Kepulauan Meranti, harapan kami SKK Migas punya program membantu mengatasi masalah ini, untuk kesejahteraan masyarakat Meranti", ungkap Adil.
Adapun yang saat ini tengah digesa adalah jalan penghubung antar desa dan kecamatan dan ke kabupaten.
"Saat ini sedang digesa pembangunan jalan antar desa, antar kecamatan dan akses ke kabupaten. Selain itu juga menjalin kerja sama pendidikan bersama 30 universitas di Indonesia dan juga banyak rumah sakit," ujar Bupati.
Adil berharap para mahasiswa asal Meranti bisa tekun belajar karena pemerintah kabupaten telah membantu biaya kuliah para mahasiswa lewat kerja sama tersebut.
"Mahasiswa dapat memberikan ide-idenya untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Juga menjadi kontrol sosial dengan mengkritik pemerintah," ungkapnya.
Lebih jauh Adil menginginkan mahasiswa Meranti memiliki karakter yang kuat, berani berbuat dan ikut dalam upaya mengubah Kepulauan Meranti lebih baik kedepannya.
“Semoga dengan telah dilantiknya kepengurusan IPMK2M ini kedepan bisa menjadi mitra pemerintah dalam segala kegiatan dan bersinergi dengan pemerintah daerah," harap Bupati Adil.