NasDem Pasrah 'Tergusur' dari Kabinet Imbas Usung Anies: Ya Gak Apa-apa, Itu Hak Prerogatif Presiden
Deklarasi NasDem usung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Dinamika politik pasca pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh Partai NasDem kian panas. Yang paling bereaksi keras yakni elit PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2024.
Sejumlah kiasan politik diungkap elit PDIP. Sampai-sampai Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaitkan hal itu dengan insiden pengoyakan bendera warna biru Belanda di Hotel Yamato.
Pasca deklarasi Anies, isu dan wacana reshuffle kabinet pun mencuat. Namun, elit NasDem tak gentar serta menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Presiden Jokowi.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya menanggapi biasa saja soal kabar rencana reshuffle kabinet Jokowi.
"Biasa saja, ya itu kan ruangnya Presiden. Me-reshuffle itu jadi hak prerogatif presiden," kata Ahmad Ali, Sabtu (15/10/2022).
Ali juga mengatakan tidak masalah bila memang terjadi reshuffle kabinet. Dia memastikan NasDem tetap berkomitmen mengawal pemerintahan.
"Ya enggak apa-apa, menteri itu kan ditunjuk oleh presiden untuk membantu beliau," kata dia.
Menurut Ali, pengusungan Anies sebagi capres merupakan bagian dari keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem. Sehingga, kata dia, hubungan kabinet saat ini dengan pengusungan Anies tidak ada masalah untuk NasDem.
"Jadi hubungannya dengan kabinet hari ini enggak ada masalah sih," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomentar soal kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian menteri di kabinet. Jokowi tidak membantah ketika ditanya media soal apakah ada rencana reshuffle usai Partai NasDem mengumumkan Anies Baswedan calon presiden.
"Rencana selalu ada," kata Jokowi saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 13 Oktober 2022.
"Pelaksanaan nanti diputuskan," kata mantan Wali Kota Solo ini.
Walau demikian, Jokowi tidak merinci lebih lanjut soal rencana tersebut akan menyasar menteri mana dan partai apa.
Pada 3 Oktober, NasDem yang merupakan partai koalisi pendukung pemerintah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Berbagai reaksi muncul setelahnya.
Pada 10 Oktober, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan atau PDIP Hasto Kristyanto mengkritik langsung NasDem. PDIP, kata dia, tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain untuk mencalonkan siapapun.
"Hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi - Wakil Presiden Maruf Amin kan terikat etika politik," kata Hasto di kampus UGM Yogyakarta. (*)
