Massa Demonstrasi Desak Gubernur Riau Copot Kadis PUPR Arief Setiawan, Ini Alasannya
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Mahasiswa Rokan Hilir Peduli Pembangunan. Foto: SabangMerauke/ David
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Kelompok massa dari organisasi Mahasiswa Rokan Hilir Peduli Pembangunan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jumat (14/10/2022).
Meski kondisi cuaca sedang gerimis, para massa aksi tetap melanjutkan aksinya dengan membawa spanduk yang bertuliskan agar Gubernur Riau mengawal proses pembangunan di Rokan Hilir (Rohil).
Koordinator lapangan (Korlap) massa aksi, Aldi Syapurta mengatakan, ada empat tuntutan yang diharapkan bisa dipenuhi Gubernur Riau.
Pihaknya meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk mencopot Kadis PUPR-PKK Provinsi Riau yang dijabat oleh Arief Setiawan.
Permintaan pencopotan ini karena Kadis PUPRPKK Provinsi Riau didug mengondisikan perusahaan PT Vetia Delicipta sehingga menjadi pemenang lelang proyek rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur Jalan Bagansiapiapi-Teluk Piyai tahun 2022 yang bersumber dari DAK APBD Provinsi Riau.
Pihaknya menduga, kesengajaan yang dilakukan tersebut juga diduga didasari adanya kepentingan terselubung yang diduga berbentuk uang pelicin atau fee yang besar dalam mengondisikan perusahaan tersebut.
Tuntutan kedua massa yakni meminta Gubernur Riau agar mengevaluasi serta memberikan sanksi tegas bahkan pencopotan ULP Pokja PUPR-PKK. Hal ini lantaran ULP diduga tidak profesional dalam memverifikasi syarat pengaturan lelang karena diduga telah dengan sengaja meloloskan perusahaan PT Vetia Delicipta sebagai pemenang tender. Padahal, PT Vetia Delicipta kekurangan dokumen SLO.
Selanjutnya, tuntutan ketiga, meminta Gubernur Riau membatalkan kontrak lelang yang sudah dimenangkan oleh PT Vetia Delicipla.
"Kami menganggap, perusahaan tersebut tidak layak untuk mendapatkan proyek tersebut. Kami menduga perusahaan sudah melakukan tindakan curang sehingga dapat membahayakan pembangunan Rokan Hilir kedepan. Kuat dugaan kami adanya potensi dari praktek KKN yang besar ketika perusahaan ini tetap berjalan," jelas Andi.
Andi juga mengatakan, pihaknya meminta dilakukannya pelelangan ulang agar mendapatkan pemenang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah berlaku.
Sementara itu, tuntutan keempat, meminta Gubernur Riau agar mengawal setiap pembangunan yang menjadi prioritas Provinsi Riau. Hal ini bertujuan aga pembangunan yang akan dilakukan ke depannya terjamin mutu dan kualitas.
"Serta dapat dinikmati oleh masyarakat Riau, terkhusus masyarakat Rokan Hilir," ujar Andi.
Sementara itu, Kepala Keamanan Kantor Gubernur Riau, Tengku Azwar mengucapkan terimakasih kepada para massa aksi yang melaksanakan aksi secara damai. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi kepada pihak terkait.
"Saya ucapkan terimakasih telah melakukan aksi unjuk rasa dengan damai. Berhubung Bapak Gubernur kunjungan di tempat lain, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait," pungkas Tengku Azwar. (cr7)
