Dialog Penjabat Penghulu Bangko Bakti Rohil dengan Warga Buntu, Warga Ngotot Tolak Riani
SABANGMERAUKE NEWS, Rokan Hilir - Penjabat Penghulu (Kepala Desa) Bangko Bakti, Rokan Hilir, Riani melaksanakan dialog dengan warga setempat terkait penolakan atas dirinya. Meski sudah dilantik hampir sebulan lamanya, namun Riani gagal masuk kantor karena mendapat protes dan kantor penghulu disegel.
Agenda dialog tersebut dihadiri langsung oleh Riani dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (13/10/2022) pagi.
Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), Syaiful mengungkapkan, dirinya tidak bisa memutuskan apa-apa. Ia mengembalikan keputusan kepada masyarakat setempat.
Salah seorang mahasiswa yang juga merupakan warga setempat, Yusuf mengatakan, pengangkatan Pj Penghulu diduga menyalahi prosedur. Ia tidak mengakui Riani sebagai Pj karena merasa Riani lah dalang penghambat birokrasi.
"Terus terang kami katakan, kami bersikap tidak mengakui Ibu Riani sebagai PJ, karena apa? Kita selalu diiming-imingi bahwa di kantor ini birokrasi tidak normal, karena ibu lah yang menghambat birokrasi ini. Karena ambisi ibu untuk menjadi Pj disini," kata Yusuf.
Selain itu, alasan penolakan lainnya adalah, Riani bukanlah seorang PNS. Ia hanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara dalam aturan yang berlaku disebutkan bahwa ASN yang bisa menjadi Pj dari golongan PNS.
Yusuf menganggap, Bupati Rokan Hilir menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan diskriminatif karena telah melantik Riani.
Selain itu, Yusuf mengaku bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bupati Rokan Hilir. Bupati kala itu mengatakan akan mengganti Pj Penghulu Bangko Bakti, namun sampai saat belum adanya solusi.
"Kami minta ibu mengerti bahwa kami belum menerima keputusan bupati. Kalau ibu mau birokrasi di desa ini tidak terhambat, kami sarankan ibu untuk mundur," ujar Yusuf.
Sementara itu, Sekretaris Desa, Azis mengatakan, sejak kantor disegel atas penolakan masyarakat, pelayanan birokrasi desa tetap berjalan diruangan aula.
"Jadi kalau ada bahasa aktivitas melayani masyarakat tidak berjalan, itu tidak benar," ungkapnya.
Usai dialog, Riani yang dikonfirmasi awak media membenarkan bahwa dirinya adalah PPPK.
"Ya benar saya dari PPPK. PPPK itu sama dengan ASN hak-haknya," pungkas Riani. (R-02)