Wow! Ada 6 PNS dan Pemilik Toko Emas di Kepulauan Meranti Masuk Jadi Penerima Bansos Keluarga Miskin PKH
Bantuan program keluarga harapan (PKH) hanya untuk warga miskin. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Program bantuan sosial untuk keluarga miskin dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) diduga tidak tepat sasaran terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditemukan adanya penerima PKH yang justru merupakan pegawai negeri sipil (PNS).
Lebih mengagetkan lagi, ada temuan kalau pemilik toko emas ikut menerima PKH yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi warga miskin. Pada sisi lain, warga yang benar-benar miskin diduga belum sepenuhnya ter-cover dalam program tersebut.
Seorang petugas pendamping PKH di Kota Selatpanjang mengungkapkan ada banyak orang yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan, justru malah masuk sebagai penerimanya.
"Khususnya di Selatpanjang, banyak yang status ekonominya mampu justru menjadi calon penerima. Ini diketahui saat kita melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Enntah darimana sumber data usulan yang dikirim ini," kata petugas tersebut, Minggu (2/10/2022).
Ia menerangkan, saat ini sudah ada temuan sebanyak 6 orang PNS yang masuk dalam calon penerima bansos PKH. Selain itu juga ada pemilik usaha las yang memiliki ruko bagus.
"Bahkan ada pemilik toko emas juga masuk sebagai penerima bantuan. Karena status mereka mampu secara ekonomi, kita laporkan mereka tidak layak menerima," ujarnya.
Ia menerangkan, data penerima yang sedang dilakukan verifikasi tersebut merupakan data penerima tambahan usulan yang dikeluarkan oleh pusat.
"Jadi ini merupakan data penerima tambahan yang sudah masuk ke dalam DTKS yang diusulkan pemerintah daerah. Lalu pemerintah pusat mengirimkan kembali data itu untuk diverifikasi," tuturnya.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardhalina membenarkan hal tersebut. Menurutnya banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dulunya masuk kategori tidak mampu, sekarang mengalami peningkatan status ekonomi. Namun mereka masih terdata sebagai penerima manfaat.
Untuk itu, melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) nanti, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) mengusulkan nama warga yang benar-benar tidak mampu atau miskin masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos. Sementara warga yang mampu atau kaya namanya dicoret untuk menerima bansos.
Dari Muskel ini, kata Ardhalina ada penambahan usulan warga masuk DTKS. Dengan harapan nantinya warga yang benar-benar tam mampu bisa mendapat bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan BLT.
"Memang banyak yang mampu masih masuk dalam data bansos, itu yang akan di-verval ulang lagi melalui Musdes dan Muskel. Kebanyakan mereka yang tidak layak menerima itu memang ada peningkatan status ekonomi, tentunya yang sudah kaya akan dikeluarkan," ujarnya, Minggu (2/10/2022) sore.
Ia menegaskan, warga yang menerima bansos dari pemerintah pusat harus benar-benar tidak mampu dan sesuai kriteria.
"DTKS harus ada perubahan. Warga yang benar-benar tidak mampu harus menerima bantuan dari pusat. Kalau kita tidak lakukan verval, tidak ada warga yang mau mundur meski sudah kaya sebagai penerima bansos," ucapnya. (R-01)
