Kades di Kepulauan Meranti Ini Ancam Tutup Kantor Desa, ADD Tak Kunjung Dicairkan Pemkab: Saya Pakai Kocek Sendiri!
Kepala Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Agusman Riadi. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Alokasi dana desa (ADD) di Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebingtinggi Timur tidak kunjung dicairkan. Tentu saja berimbas terkendalanya biaya operasional kantor.
Kepala Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Agusman Riadi mengancam akan menutup kantor desa. Ancaman ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah karena tidak kunjung menyalurkan ADD tahap III, IV dan V tahun 2022.
"Jika tidak dicairkan dalam beberapa bulan ke depan, saya terpaksa menutup kantor desa. Selama ini biaya operasional kantor menggunakan anggaran dari kocek pribadi, baik itu listrik, ATK, biaya makan minum dan lain sebagainya," kata Agus, Kamis (29/9/2022).
Agus menjelaskan, selama tiga tahap yang tidak adanya pencairan tersebut, total ADD mencapai Rp 200 juta. Imbasnya selain operasional kantor, penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat belum terbayarkan selama 6 bulan.
Ia menilai, pemerintah daerah terkesan mempermainkan mereka. Sebab pihak desa tidak bisa mengajukan pencairan hanya karena Camat Tebingtinggi Timur tidak mau memberikan rekomendasi karena tidak mendapat izin dari Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
Ketika pagu ADD sudah keluar bersamaan dengan desa lainnya di seluruh Kecamatan Tebingtinggi Timur, tetapi saat meminta rekomendasi dari camat untuk permohonan pencairan ADD, hanya Desa Teluk Buntal yang tidak kunjung diteken dan terkesan dipersulit.
"Camat tidak mau meneken surat rekomendasi. Alasannya belum dapat instruksi dari bupati," ujar Agus.
Agus mengaku bahwa dirinya sudah dua kali menghadap dan bertemu langsung dengan Bupati Kepulauan Meranti untuk meminta petunjuk buntut dari terhambatnya pencairan ADD. Namun, upaya yang dilakukan juga tidak membuahkan hasil.
Terhadap instruksi Camat, dimana Bupati menginginkan kepala desa membawa tokoh masyarakat setempat untuk kembali menghadap, Agus agak keberatan dan menurutnya hal ini tidak ada korelasinya sama sekali.
"Jika saya harus menghadap Bupati lagi dengan membawa tokoh masyarakat masyarakat seperti yang dikatakan pak. Camat, saya jadi agak bingung, itu korelasinya kemana, bukankah saya tidak ada ada melanggar peraturan ada," ucapnya.
Hingga saat ini, kata Agus pihaknya masih mempertanyakan apa alasannya hingga ADD tersebut tidak bisa dicairkan, sementara dia tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal.
Namun seingatnya dia, tidak dicairkan ADD itu diduga imbas dari pemerintah desa yang beberapa waktu lalu mengundang Gubernur Riau, Syamsuar datang ke desa tersebut untuk menghadiri Syukuran Kenduri Sekampung atas terpilihnya kepala desa. Dugaan Agus sangat mendasar, mengingat hubungan keduanya, antara Bupati dan Gubernur sedang tidak baik-baik saja.
"Seingatnya saya tidak ada kesalahan besar yang telah saya perbuat, hanya mengundang Gubernur Riau datang ke desa kami," ujarnya.
Mengundang Gubernur Riau untuk datang ke Teluk Buntal, bukan tanpa alasan. Menurut Agus, pihaknya menginginkan pemerintah Provinsi Riau untuk melihat langsung kondisi desa yang nantinya bantuan apa yang bisa disalurkan.
"Rencana kami mengundang Gubernur Riau itu untuk melihat langsung kondisi desa dan meminta bantuan jalan usaha tani sepanjang 4 kilometer menuju sawah seluas 120 hektare, karena jalannya rusak sehingga masyarakat yang ingin membawa hasil pertanian sangat susah," tuturnya.
Dikatakan Agus, bukan tanpa alasan pihaknya untuk meminta bantuan ke provinsi, karena ketika mengajukan ke kabupaten tidak pernah terealisasi.
"Sudah lama kami mengajukan pembangunan jalan ini ke pihak kabupaten, namun tidak pernah terealisasikan. Katanya kita disuruh menjemput bola ke provinsi ataupun pusat, namun setelah ini gol saya malah dapat kartu merah," pungkasnya. (R-01)
