Pemprov Riau Bentuk BUMD Lagi: Jangan Justru Terus Menetek APBD, Apa Untungnya?
PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) salah satu BUMD Pemprov Riau yang dilakukan evaluasi. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Anggota DPRD Provinsi Riau mengungkap kebijakan pemerintah Provinsi Riau membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) baru. Di tengah banyaknya BUMD yang sakit-sakitan, Dewan mengingatkan secara keras pembentukan BUMD tidak justru menjadi beban baru yang akan ditanggung oleh APBD.
"Sebentar lagi ada penambahan BUMD baru. Cuman BUMD-nya apa, belum sampai kepada kami," kata Ketua Komisi III DPRD Riau, Zulkifli Indra, Rabu (28/9/2022).
Zulkifli meminta Pemprov Riau agar benar-benar melakukan kajian bisnis BUMD secara matang. Ia tak ingin APBD terus tersedot oleh BUMD, namun tanpa pernah menghasilkan laba dan deviden untuk menambah kas daerah.
"Kalau BUMD hanya untuk menyedot APBD, maka itu salah kaprah. BUMD harusnya bisa menambah PAD untuk daerah, bukan hanya menyedot modal dari APBD," tegas Zulkifli.
Ia menegaskan, suntikan modal BUMD bersumber dari APBD akan bisa mengurangi alokasi anggaran langsung untuk rakyat. Apalagi, jika dalam perjalanannya BUMD tersebut hanya mampu menetek ke APBD dan dikelola secara tidak efektif.
"Jangan sampai BUMD menjadi lahan pemborosan keuangan daerah. Dana modal BUMD harus dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Ia juga mempertanyakan soal hasil evaluasi terhadap sejumlah BUMD yang konon kabarnya telah dilakukan oleh Pemprov Riau. Ia mempertanyakan soal hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Riau terhadap BUMD yang telah diperiksa.
"Hasil evaluasi itu harusnya bisa mencerminkan kondisi sesungguhnya terhadap kesehatan BUMD, langkah koreksi dan proyeksi ke depan," kata Zulkifli.
Sebelumnya, Komisi III memanggil enam manajemen BUMD secara bergantian untuk dimintai keterangan soal capaian program kerja selama tahun 2022 ini. Evaluasi ini dilakukan agar BUMD lebih produktif dan inovatif dalam mencapai target-target kerja.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Riau memanggil lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara maraton untuk dimintai keterangan soal capaian program kerja selama tahun 2022 ini.
"Kita ingin mengetahui sejauh mana target yang sudah dicapai, apalagi ini sudah masuk pertengahan tahun. Apa yang sudah dilakukan, target deviden, upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD)," kata Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar di Pekanbaru, Selasa lalu.
Kelima BUMD yang dipanggil yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Riau Petroleum.
Dikatakan Markarius, evaluasi ini dilakukan agar perusahaan milik daerah tersebut bisa lebih produktif dan inovatif dalam mencapai target-target kerja. BUMD dituntut untuk mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nanti digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Riau.
"Yang pasti kita berharap BUMD ini produktif dan sehat, dapat menjadi sumber penghasilan bagi PAD kita, makanya kita awasi kinerja mereka," kata politisi PKS tersebut. (cr7)
