Lawan Kebijakan Erick Thohir, Serikat Pekerja Tolak Pembentukan Sub Holding PLN: Melanggar Konstitusi!
Menteri BUMN saat melaunching sub holding PLN. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Langkah Menteri BUMN, Erick Thohir membentuk sub holding mendapat penolakan keras dari serikat pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi yakni hilangnya kedaulatan negara di sektor energi listrik.
Penolakan diserukan oleh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PPIP) dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa-Bali (SPPJB). Diketahui, Erick Thohir membentuk subholding PT PLN (Persero) yang diluncurkan pada Rabu (21/9/2022) lalu.
Pembentukan subholding, menurut serikat pekerja, akan membuat seluruh aset pembangkitan PLN terkonsolidasi dalam dua Subholding Generation Company (Genco) yaitu PLN Indonesia Power (Genco 1) dan PLN Nusantara Power (Genco 2).
"Dengan ini kami menolak pembentukan subholding PLN bila di dalamnya masih terdapat struktur anak perusahaan bersama, yaitu geothermal.co dan new energy.co karena menyebabkan hilangnya penguasaan negara pada sektor ketenagalistrikan nasional," tulis PPIP dan SPPJB dalam keterangan resmi, Jumat (23/9/2022).
Serikat pekerja menilai pembentukan geothermal.co dan new energy.co yang merupakan anak perusahaan bersama PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power sebagai contoh nyata hilangnya penguasaan negara dan bentuk pelanggaran konstitusi yaitu melanggar putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 dan putusan MK No. 61/PUU-XVIII/2020.
Selain itu, pembentukan geothermal.co dan new energy.co dinilai sebagai bentuk penyelewengan tugas pemerintah kepada PLN dalam pemenuhan transisi energi.
Kemudian, para serikat pekerja dikatakan telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Direktur Utama PLN mempertanyakan pembentukan geothermal.co dan new energy.co. Namun, sampai saat ini belum ada respons.
"Kami meminta PLN untuk mengambil peran dan tanggung jawab secara langsung pada transisi energi baru dan terbarukan tanpa mengalihkan kepada entitas di bawah subholding (geothermal.co dan new energy.co)," jelas pernyataan itu.
Selanjutnya, serikat pekerja juga meminta pemegang saham mayoritas PT. Indonesia Power dan PT. Pembangkitan Jawa Bali untuk tunduk dan patuh pada pasal 126 UU Perseroan Terbatas pada proses pembentukan subholding PLN. (*)
