Manajemen PT Ruas Utama Jaya Mangkir, DPRD Dumai Ingatkan Itikad Baik Selesaikan Konflik Lahan dengan Warga
Komisi I DPRD Dumai menggelar rapat soal laporan klaim masyarakat yang lahannya akan diambil alih oleh PT Ruas Utama Jaya (RUJ), Selasa (20/9/2022). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Dumai - Manajemen PT Ruas Utama Jaya (RUJ) mangkir dalam undangan rapat Komisi I DPRD Kota Dumai, Selasa (20/9/2022) kemarin. Akibatnya, pertemuan formal di lembaga terhormat tersebut hanya diikuti oleh masyarakat dan pemerintah Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai.
Rapat dijadwalkan untuk membahas pengaduan masyarakat Tanjung Penyembal, Sungai Sembilan yang mengklaim lahan yang dikelola mereka diambil sepihak oleh PT RUJ. Warga mengaku sudah mengelola lahan tersebut sejak 1994 lalu, namun secara mendadak beberapa tahun kemudian, perusahaan mengklaim memiliki izin konsesi kehutanan di kawasan tersebut.
Komisi I DPRD Dumai, Idrus ST meminta agar manajemen PT RUJ menghormati institusi Dewan. Ia mengingatkan itikad baik anak perusahaan Sinar Mas Forestry tersebut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan masyarakat.
"Jangan undangan resmi yang kita (DPRD) sampaikan diabaikan. Apalagi tidak hadir tanpa alasan sama sekali. Pertemuan ini sudah dijadwalkan sehingga semua pihak harusnya menghormatinya," kata Idrus saat memimpin rapat.
Menurut Idrus, pihak PT RUJ tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Saat dihubungi oleh staf DPRD, pihak perusahaan juga tidak menjawab panggilan telpon.
"Sikap PT Ruas Utama Jaya itu sangat kita sesalkan," kata Idrus.
Salah seorang warga yang mengadu, Rosliana dalam rapat tersebut menumpahkan isi hatinya. Sambil meneteskan air mata ia menyatakan lahan yang dikelolanya diklaim sepihak oleh PT RUJ.
Bahkan, suaminya sempat stroke karena menghadapi persoalan tersebut. Ia mengaku telah memiliki lahan itu sejak tahun 1994, namun belakangan mau diambil oleh PT RUJ.
Perwakilan masyarakat lain, Datuk Amin menyatakan, kehadiran PT RUJ di daerah mereka telah menyengsarakan masyarakat tempatan.
Menurut Amin, sejak 1994 masyarakat telah mengelola lahan tersebut. Secara administrasi warga telah memiliki surat pada tahun 1998 dan kemudian diperkuat dengan surat pada 2005 lalu.
"Kami berharap DPRD dan Pemko Dumai berpihak pada masyarakat. Kami hanya ingin menumpang hidup," harap Amin. (*)
