Serikat Pekerja Metal Demo Gubernur Riau, Kadisnaker Sebut Kewenangan Pusat
Kadisnaker Riau temui massa aksi. Foto: David
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Puluhan massa aksi serikat buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) menyampaikan empat tuntutan yang harus disampaikan Gubernur Riau ke pemerintah pusat.
Sayangnya, massa aksi tidak dapat menemui Gubernur Riau langsung karena yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah umroh. Massa aksi hanya ditemui oleh Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker), Imron Rosyadi.
Imron mengatakan, Gubernur Riau menanggapi aksi tersebut dengan cepat. Beliau langsung mendatangani tuntutan tersebut untuk disampaikan ke pusat.
"Ini kan merupakan keputusan pusat bukan dari daerah, tapi sudah di tandatangani oleh gubernur. Ini upaya maksimal gubenur menangkap aspirasi masyarakat buruh. Nantinya akan diteruskan kepada ibu menteri," ujar Imron.
Terkait tuntutan bahan bakar minyak (BBM) yang diminta oleh para massa aksi untuk adanya penurunan harga, daerah tidak dapat menolak kenaikan tersebut. Hal ini karena keputusan telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Secara nurani, kenaikan BBM ini kita berharap tidak terjadi. Namun, karena ini kebijakan pemerintah pusat yang sudah mereka tetapkan, kami tentu saja tidak bisa menolak. Ini keputusan presiden, masyarakat lah yang bisa," jelas Imron.
Sementara mengenai UMP di Riau pada 2023, pihaknya sedang memperjuangkan sebagaimana kebutuhan masyarakat dan juga para buruh.
"Insya Allah kami nanti akan bersidang mulai bulan Oktober dan puncaknya bulan November untuk penetapan upah minimum Provinsi Riau," pungkas Imron.
Aksi Demo Sampaikan Tuntutan
Puluhan anggota serikat buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Riau, Selasa (20/9/2022).
Koordinator lapangan massa aksi, Nofri Hendra menyampaikan empat tuntutan yang harus disampaikan Gubernur Riau ke pusat.
Pertama, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kedua, menolak omnibuslaw. Tuntutan ketiga, menaikan upah minimum kabupaten/ kota sebesar 13 persen. Keempat, laksanakan reformasi agraria dan wujudkan kedaulatan pangan. (cr7)
