Advertorial
HUT 65 Tahun Provinsi Riau, DPRD Pekanbaru: Momentum Pemantapan Sinergis-Kolaboratif Percepatan Pembangunan Ibukota Provinsi
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M Sabarudi. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, PEKANBARU - Peringatan hari jadi Provinsi Riau ke 65 diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi. Hal tersebut mestinya ditandai dengan hubungan sinergis kolaboratif antara semua unsur pemerintahan yang ada di Kota Pekanbaru dengan Provinsi Riau.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi terkait harapan dan himbauannya terkait HUT Provinsi Riau, Selasa (9/8/2022).
Menurutnya, tanpa sinergisitas dan kolaborasi yang positif antar pemangku kepentingan, maka kemajuan daerah akan sulit diwujudkan. Apalagi, keberadaan Pekanbaru sebagai ibukota provinsi menjadi barometer sosial politik dan ekonomi di Provinsi Riau.
"Secara umum, Kota Pekanbaru menjadi perwajahan Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi ibukota provinsi itu artinya Pekanbaru adalah barometer umum kemajuan di Provinsi Riau yang kita cintai ini," kata Sabarudi.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama menyatakan, hubungan antarpemerintah daerah yakni Pemko Pekanbaru dan Provinsi Riau harus ditingkatkan. Secara teknis hal tersebut dapat diwujudkan dengan program pembenahan kota.
Di antaranya pemantapan infrastruktur yang didukung oleh alokasi anggaran Provinsi Riau. Selain itu, program-program pro rakyat lain yang menyasar masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Riau.
"Kita sama-sama menyadari adanya keterbatasan keuangan daerah. Khususnya setelah kita menghadapi pandemi, terjadi refocusing anggaran secara besar-besaran yang mempengaruhi alokasi pembangunan fisik. Kita berharap, alokasi anggaran APBD untuk percepatan infrastruktur di Kota Pekanbaru dapat didistribusikan secara proporsional," tegas Ginda.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri menjelaskan, peningkatan pelayanan publik menjadi isu sentral yang mendapat tuntutan dari masyarakat Kota Pekanbaru.
Keberadaan pemerintah Provinsi Riau sebagai unsur pemerintah pusat di daerah diharapkan semakin mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terukur.
Ia juga berharap agar hubungan komunikasi kelembagaan antara Pemko Pekanbaru dengan Provinsi Riau dapat semakin baik dilakukan.
"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat memberikan arahan kebijakan strategis dalam peningkatan dan optimalisasi implementasi kebijakan pemerintahan yang terintegrasi. Targetnya yakni terwujudnya pelayanan publik yang memuaskan," tegas Azwendi.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal menyoroti soal masih belum proporsionalnya ketersediaan sekolah menengah atas negeri (SMA/ sederajat) di Kota Pekanbaru. Ia berharap, ketersediaan infrastruktur pendidikan menengah SMA sederajat yang merupakan kewenangan Provinsi Riau dapat ditambah.
Misalnya lewat pembangunan sekolah-sekolah baru sehingga dapat menampung siswa-siswa asal Pekanbaru dan juga daerah lain yang bersekolah di Kota Pekanbaru.
"Kita tentunya berharap pembangunan sekolah SMA sederajat dapat ditingkatkan dan diperbanyak. Agar masalah tiap tahun yang terjadi soal keluhan orangtua wali yang anaknya tidak mendapat kursi di sekolah tidak selalu berulang. Pemetaan kebutuhan sekolah menengah atas negeri di Kota Pekanbaru harus dilakukan secara tepat, sehingga ketersediaan sekolah cukup untuk menampung anak-anak kita," jelas Nofrizal. (Advertorial)
