Presiden Jokowi Batal Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Ternyata Masih Ada Masalah Lahan
Pintu tol Pekanbaru-Bangkinang. Foto: Net
SM News, Pekanbaru - Presiden Joko Widodo dipastikan batal meresmikan operasional ruas tol Pekanbaru-Bangkinang. Masih adanya persoalan menyangkut ganti rugi lahan membuat proyek tol ini terkendala.
Padahal direncanakan akhir tahun ini Presiden Jokowi akan meresmikan ruas tol tersebut. Ruas tol ini direncanakan akan menghubungkan wilayah Riau yakni Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan Bukit Tinggi-Padang, Sumatera Barat.
"Peresmian jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang sebelumnya dijadwalkan akhir tahun ini, sepertinya tidak jadi. Masih ada yang belum selesai," kata Kepala Biro Pembangunan Riau, Alzuhra Dini Alinoni kemarin di Pekanbaru.
Pelaksana Tugas Asisten II Setdaprov Riau, Aryadi menyatakan salah satu kendala yang terjadi pada pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yakni masih adanya lahan yang belum dibebaskan.
"Masih ada pembebasan lahan tol sekitar 750 meter lagi di dekat pintu tol daerah Rimbo Panjang, saat ini pembebasannya masih terus digesa," terang Aryadi.
Belum dibebaskannya lahan tersebut dikarenakan masyarakat setempat belum menerima harga yang disampaikan pemerintah. Masyarakat berdalih terdapat perbedaan harga dengan tanah warga lainnya yang juga mendapat ganti rugi.
"Masyarakat protes ada ketimpangan harga. Karena itu masih belum dibebaskan hingga saat ini," sebutannya.
Tim Khusus Hitung Ulang
Masih adanya lahan untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang belum dibebaskan, menjadi kendala pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan diturunkan tim khusus yang tergabung dalam Masyarakat Profesi Penilai Tanah (Mappi).
Tim dari Mappi akan turun untuk melakukan penilaian ulang. Mappi merupakan organisasi profesi penilai di Indonesia yang bersifat mandiri.
"Tim inilah yang akan melakukan penilaian ulang dan kemudian menyampaikan hasilnya untuk jadi rekomendasi," ujar Aryadi.
Dari informasi yang pihaknya dapatkan, tim tersebut akan memulai penilaian ulang tersebut pada pekan depan. Di mana hingga saat ini masih ada sekitar 750 meter lahan masyarakat yang belum diganti rugi.
"Selain itu juga ada lahan yang belum dibebaskan didekat pintu tol, lahan tersebut masuk kawasan hutan sehingga harus dibicarakan antara kementerian terkait," sebutnya. (*)
