Kepulauan Meranti Minim Lapangan Pekerjaan, Bupati Akan Fasilitasi Urus Paspor Gratis
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Kemenkumham di Ballroom Grand Indobaru Hotel Selatpanjang, Rabu (14/9/2022). Foto: Ali
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mengakui jika daerah yang dipimpinnya saat ini sangat minim lapangan pekerjaan. Minimnya lapangan kerja tersebut kontras dengan visi misinya yang ingin menciptakan 9.500 lapangan UMKM.
Ini membuat warga Kabupaten Kepulauan Meranti menempuh langkah eksodus ke Negara Malaysia. Adil menyampaikan, ada lebih kurang 20 ribu warga Kepulauan Meranti ke Malaysia dan Singapura untuk bekerja.
Adil mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti akan memfasilitasi warganya untuk pengurusan paspor gratis bagi warga Meranti yang akan bekerja di luar negeri. Untuk itu dia mengajak Kemenkumham lewat Dirjen Imigrasi untuk berkolaborasi melalui sharing budget atau pengurangan biaya kepengurusan paspor.
"Saya rasa ini sejalan dengan konsep membangun dari Presiden Jokowi. Ya kalau tidak bisa dibantu sharing APBN, kami akan gunakan APBD Meranti," kata Adil saat kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Kemenkumham di Ballroom Grand Indobaru Hotel Selatpanjang, Rabu (14/9/2022).
Adil juga mengatakan, saat ini, warga dari Rangsang harus merogoh biaya yang cukup besar jika ingin mengurus paspor di kantor imigrasi yang hanya terletak di ibu kota Selatpanjang.
Ia berharap Kemenkumham membentuk unit kerja keimigrasian (UKK) di Tanjung Samak, ibu kota Kecamatan Rangsang. Adanya UKK ini dirasa sangat penting, mengingat tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan paspor untuk bekerja di negeri tetangga.
"Untuk mempermudah masyarakat, kami berharap imigrasi bisa membentuk unit kerja di sana (Rangsang)," pungkas Adil. (R-01)
