Hardianto Mengaku Tak Teken Surat Anggota DPRD Riau 'Plesiran' ke Luar Negeri: Mungkin Pimpinan Dewan yang Lain!
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengaku tidak mengetahui kabar adanya anggota DPRD Riau yang berangkat ke luar negeri. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan banyaknya aksi protes dikalangan masyarakat. Aksi ini dilaksanakan di depan gedung DPRD Riau selama semingguan terakhir ini.
Sayangnya, banyaknya masyarakat yang datang 'bertamu' untuk menemui wakil rakyatnya, anggota DPRD Riau tak berada di tempat. Mereka dikabarkan sedang maksanakan study banding (stuban) ke luar negeri. Keberangkatan study banding anggota DPRD ini sama sekali tidak diketahui oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.
Hardianto mengaku sama sekali tidak menandatangani surat keberangkatan anggota DPRD Riau untuk melaksanakan study banding.
"Mohon maaf, sampai semalam mau maghrib, saya dikantor. Tapi, tak ada di meja saya terkait anggota yg ke luar negeri. Tapi nggak tau lah kalau di pimpinan yang lain," kata Hardianto kepada SabangMerauke News, Rabu (13/9/2022).
Stuban ini dilaksanakan meskipun telah keluar surat edaran dari sekretariat negara bernomor B-56/KSN/S/LN.007/2022 tertanggal 22 Juli 2022 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN).
Surat tersebut merupakan larangan melaksanakan stuban pada saat kasus covid 19 yang mengalami peningkatan.
Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengaku tidak mengetahui kabar adanya lima anggota DPRD Riau yang tetap ngotot akan berangkat ke luar negeri dalam agenda studi banding (Stuban).
"Demi Tuhan saya tidak tau kalau ada yang mengajukan diri ingin berangkat studi banding ke luar negeri. Bukan saya buat-buat, tapi memang tidak tau," kata Hardianto kepada SabangMerauke News via seluler, Sabtu (27/8/2022).
Hardianto mengatakan, laporan pengajuan keberangkatan studi banding tersebut tidak sampai di mejanya. Padahal, setiap anggota yang akan melakukan studi banding ke daerah mana saja, maka harus memiliki SPT dan SPBD-nya.
"SPT dan SPBD itu ditanda tangani pimpinan, tetapi saya tidak mengetahui sama sekali ada yang akan berangkat, bahkan kelima orang ini juga tidak tau siapa," ujar Hardianto. (cr7)
