Puan Maharani Rayakan Ulang Tahun Bersamaan Demo Buruh Tolak Kenaikan BBM, Kini Dilaporkan ke MKD
Ulang tahun Ketua DPR Puan Maharani dirayakan saat demo buruh menolak kenaikan harga BBM. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Tindakan anggota DPR yang merayakan ulang tahun Ketua DPR Puan Maharani saat demonstrasi buruh di gedung DPR berbuntut panjang. Puan kini dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) karena dinilai tidak sensitif dengan penderitaan rakyat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Laporan tersebut dilayangkan oleh Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski. Pelaporan dilakukan buntut viral perayaan ulang tahun Puan di sidang paripurna beberapa waktu lalu yang dilakukan bersamaan dengan demo kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR.
"Saya datang atas nama pribadi. Hari ini kami melaporkan Puan Maharani ke MKD atas viralnya video perayaan ultah di tanggal 6 September 2022," kata Joko di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Dia menyesalkan sikap Puan yang tidak menemui massa demo di depan Gedung DPR terkait penolakan kenaikan harga BBM.
"Di saat masa buruh berunjuk rasa tapi beliau bukannya menerima perwakilan pengunjuk rasa, malah melakukan euforia di dalam gedung," ujarnya.
Oleh karena itu, Joko menyatakan laporan itu dilayangkan sebagai autokritik yang bersifat konstruktif. Sebab, dia menilai Puan hanya dianggap lip service soal kenaikan harga BBM yang banyak diprotes oleh publik.
"Dan jangan juga beliau hanya sekadar lip service atau jargon semata ketika beliau bilang meresapi, ikut merasakan. Tapi harus diaktualisasikan dalam sikap beliau sebagai ketua DPR. Itu mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM," tuturnya.
Lebih lanjut, dia pun berharap dengan adanya laporan ini, Puan bisa menyampaikan permohonan maafnya. Terlebih diharapkan MKD memproses laporan tersebut.
"Kami mendesak MKD untuk memberikan, minimal teguran syukur-syukur sanksi. Itu kan domainnya MKD. Karena kami yakin tidak ada yang kebal apapun termasuk kebal hukum atau kode etik. Kedua, kami meminta Ibu Puan Maharani meminta maaf," tuturnya. (*)
