Gerak Cepat 'Penggulingan' Suharso Monoarfa dari Ketum PPP, Pengamat Sebut Keterlibatan Istana
Suharso Monoarfa dan Mardiono. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Hanya dalam hitungan beberapa hari, posisi Suharso Monoarfa resmi terdepak dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun langsung mengesahkan kepengurusan Mardiono yang terpilih lewat musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP beberapa hari sebelumnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menduga ada keterlibatan Istana dalam pengesahan Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum.
“Kemenkumham itu kan bagian dari Istana itu sendiri. Saya melihat tanpa intervensi dari Istana, ya Mardiono tidak akan sah,” kata Ujang saat dihubungi, Minggu (11/9/022).
Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Dia mengatakan ada kepentingan politis dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat. Intinya, kata dia, ketua umum partai kendalinya bisa dipegang dan diajak berkompromi dengan pemerintah.
“Ini soal kecenderungan pemerintah mendukung salah satu kubu, mana kubu yang bisa dipegang dan mana kubu yang bisa disingkirkan,” kata dia.
Ujang mengatakan mestinya AD/ART partai perlu ditelisik sebelum mengesahkan Mardiono sebagai Plt ketua umum. Pasalnya, penunjukan ketua umum biasanya dilakukan melalui muktamar luar biasa atau musyawarah nasional luar biasa.
“Tapi itulah politik tadi serba bisa dan serba mungkin. Tanpa intervensi pemerintah ngga mungkin Mardiono jadi Plt ketua umum, itu fakta yang tidak bisa dibantahkan,” kata Ujang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan Istana perlu membuka dosa yang dilakukan Suharso Monoarfa kepada pemerintah terkait posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari Istana, maka hal ini mesti dibuka.
“Jangan-jangan memang Suharso telah melukai perasaan Istana, karena cepat sekali proses pencopotan ketua umum,” kata Adi.
Menurut Adi, ada kemungkinan Istana mulai kecewa dengan Suharso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya, karena Suharso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali.
Mardiono Membantah
Adapun Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menampik dugaan intervensi dari Istana dalam pengesahan dirinya menggantikan Suharso Monoarfa. Menurutnya, cepatnya penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM ihwal pengesahannya murni karena digitalisasi dalam sistem pemerintahan.
Mardiono menjelaskan, pengajuan perubahan struktur pengurus kepada Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara daring. Ia melengkapi persyaratan perubahan struktur partainya melalui situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
“Kalau sekarang pake aplikasi HP sudah bisa. Ada aplikasi online, tentu kalau semua persyaratan sudah di upload, sudah lengkap, otomatis akan diproses. Sekarang semua sudah menggunakan digital,” kata Mardiono, Minggu (11/9/2022).
Menurut Mardiono, dia dan ketua umum sebelumnya, Suharso Monoarfa, sama-sama berada di Istana. Suharso menjabat sebagai Menteri Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), sementara Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Dia menjelaskan, jika dilihat dari kedekatan hubungan dengan Istana, maka Suharso lebih banyak bertemu dengan pihak Istana. Sebab, kata Mardiono, posisinya sebagai menteri.
"Pak Harso juga ada di Istana. Kalau dilihat dari kedekatan hubungan, itu lebih banyak dekat menteri ketimbang wantimpres. Kalau menteri itu 1 bulan bisa puluhan kali bertemu, kalau wantimpres jarang,” ujarnya.
Mardiono memastikan jika selama ini dirinya memisahkan tugas negara dengan tugas kepartaian. Saat ini, kata dia, pihaknya akan berfokus untuk membawa PPP berlaga dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.
“Kalau tugas negara ya tugas negara, tugas partai ya tugas partai, saya selama ini bisa memisahkan itu,” kata Mardiono.
Konflik Internal
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, juga menegaskan jika konflik yang melanda tubuh partainya murni konflik internal. Menurutnya, para kader ingin menyelamatkan partai dari berbagai polemik ketua umum sebelumnya, Suharso Monoarfa, yang sudah meluas.
“Dan ini murni internal partai, karena kita ingin menyelamatkan partai supaya tidak terkontaminasi oleh persoalan ketua umum, persoalan Pak Harso. Sehingga dengan segala hormat, teman-teman berdasarkan pendapat hukum mahkamah partai ya kita dengan berat hati memberhentikan Pak Harso,” katanya, Minggu (11/9/2022).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sama sekali belum melakukan komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang sedang mengalami konflik internal.
"Belum (komunikasi dengan PPP)," kata Jokowi singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/9/2022) lalu. (*)
