Indonesia Gawat Darurat Jilid II, Ini 7 Tuntutan Demo Mahasiswa Unri
Ribuan mahasiswa Universitas Riau (Unri) penuhi jalanan di depan kantor DPRD Riau, Kamis (8/9/2022) sore. Foto: David
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Aksi demontrasi tuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali digaungkan. Ribuan mahasiswa Universitas Riau (Unri) penuhi jalanan di depan kantor DPRD Riau, Kamis (8/9/2022) sore.
Dengan menggaungkan Indonesia Gawat Darurat Jilid II, ribuan mahasiswa membawa tujuh tuntutan.
Presiden Mahasiswa Unri, Kaharuddin mengatakan, tuntutan pertama, mendesak dan menuntut pemerintah pusat untuk mengembalikan harga BBM bersubsidi.
Dimana Pertalite non subsidi menjadi Rp 10 ribu dari harga Rp 7.650. Pertamax non subsidi menjadi Rp 16.800 dari harga awal Rp 12.500.
Sementara Solar non subsidi menjadi Rp 7.200 dari harga Rp 5.150..
"Pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM subsidi di daerah, khususnya Provinsi Riau," kata Kaharuddin.
Tuntutan kedua, mendesak dan menuntut pemerintah pusat untuk menunda pengesahan RKUHP serta menjamin keterbukaan draf RKUHP.
Keterlibatan masyarakat dalam perancangan RKUHP serta segera merevisi kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.
Pasal bermasalah terdapat pada pasal 218,219, 220, 351, 325 dan pasal 256.
Ketiga, menuntut pemerintah pusat untuk mendesak Kemendikbudristek segera mengeluarkan putusan berdasarkan hasil rekomendasi satgas PPKS UNRI terhadap Dekan FISIP non aktif.
"Keempat, mendesak dan menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan bahan pokok di Indonesia khususnya provinsi Riau," ujar Kaharuddin.
Kaharuddin juga mengatakan, tuntutan kelima, mendesak dan menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia serta menyediakan sistem mutakhir terkait data agraria.
Selanjutnya, keenam, mendesak dan menuntut pemerintah pusat agar dapat mengkaji kembali Permentan nomor 10 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian.
Terkhusus pasal mengenai komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi serta memastikan keterbukaan informasi pertanian.
"Ketujuh, menuntut dan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan aksesibilitas energi, memajukan pembiayaan energi dan meningkatkan penggunaan teknologi bersih," ujar Kaharuddin.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi, Khoirul Basar meminta untuk masuk ke dalam Gedung DPRD Riau meski Ketua DPRD Yulisman telah bersama massa aksi.
" Biarkan kami masuk ke dalam bapak dan ibu. Untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami ingin tuntutan kami diterima di rumah rakyat yang megah ini," teriak, Khoirul Basar dengan pengeras suaranya. (cr8)
