1,3 Juta Orang Indonesia Jatuh Miskin Gara-gara BBM Subsidi Naik, Ini Hitungannya
Demonstrasi mahasiswa di kantor DPRD Riau menolak kenaikan harga BBM subsidi, Senin (5/9/2022). Foto: David Harianto Sitinjak
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Sejumlah ekonom memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia akan melonjak, pasca-kenaikan harga BBM subsidi, Sabtu (3/9/2022) lalu. Meski jumlah orang miskin yang bertambah belum dipastikan, namun tekanan ekonomi kepada maayarakat lapis bawa akan semakin berat.
Ekonom Celios, Bhima Yudhistira memprediksi persentase penduduk miskin berisiko naik menjadi 10 persen sampai 10,5 persen atau 1 juta-1,3 juta orang miskin baru.
Menurut Bhima, BLT BBM hanya bisa melindungi orang miskin dalam waktu empat bulan dan tidak akan cukup mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.
"Misalnya, ada kelas menengah rentan, sebelum kenaikan harga pertalite masih sanggup membeli (pertalite) di harga Rp7.650 per liter, sekarang harga Rp10.000 per liter mereka turun kelas menjadi orang miskin," ungkapnya.
Data orang rentan miskin ini, imbuhnya, sangat mungkin tidak tercover dalam BLT BBM karena penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik.
Sehingga, pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat. Hal yang paling urgent dilakukan untuk mengantisipasi penambahan penduduk miskin adalah menjaga pendapatan pekerja rentan.
"Paling efektif saat ini adalah menaikkan dulu upah minimum setara atau setidaknya 5 sampai 7 persen, bukan 1 persen seperti saat ini, dan rombak formulasi dalam UU Cipta Kerja," terang dia.
Presiden Jokowi pun dinilai bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu). Misalnya, untuk menganulir formula kenaikan upah minimum yang dinilai terlalu kecil.
"Kalau pemerintah nekat menaikkan harga BBM, sementara perlindungan berupa upah minimum kecil kenaikannya, maka daya beli pekerja akan merosot tajam dan itu tidak bisa dicover melalui bantuan subsidi upah yang temporer karena efek kenaikan harga BBM bisa sampai tahun depan dirasakan," lanjutnya.
Selain itu, opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah menaikkan coverage BLT BBM untuk 64 juta unit UMKM, pekerja rentan di sektor informal hingga kelas menengah rentan.
"Lalu, tambah subsidi pupuk, menaikkan alokasi subsidi bunga KUR untuk bantu redam inflasi di sektor pangan akibat penyesuaian harga BBM," jelasnya.
Ekonom Indef Nailul Huda memproyeksikan tingkat kemiskinan akibat kenaikan harga BBM mencapai 9,96-10 persen. Sementara, angka pengangguran bertambah hingga 30 ribu jiwa.
"Jadi harga BBM naik, maka kemiskinan akan meningkat. Jadi, inflasi yang meningkat akan menaikkan garis kemiskinan, otomatis masyarakat di bawah garis kemiskinan bertambah," katanya.
"Yang rentan miskin jadi miskin, tidak dapat BLT lagi kan. Karenanya, kemiskinan akan naik. Kalau hitungan saya, bisa sampai 9,96 persen sampai 10 persen. Pengangguran tambah hingga 30 ribu jiwa," lanjut Nailul.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini tingkat kemiskinan tidak akan terdampak. Ia percaya diri mengingat pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk si miskin hingga Rp24,17 triliun.
BLT itu akan dibagikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk juga kepada 16 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta lewat bantuan subsidi upah (BSU).
Tidak cuma itu, pemerintah juga mengalokasikan 2 persen dana transfer umum di pemerintah daerah untuk nelayan, dan sopir ojek, baik offline maupun online.
"Maka, kami harapkan pendapatan dan daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan akan tetap terjaga," imbuh dia, Senin (5/9/2022).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu bahkan menyebut penyaluran BLT akan menekan angka kemiskinan hingga 0,3 persen, di samping meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kita bisa sama-sama jaga daya beli, khususnya mereka yang miskin dan rentan. Sehingga, angka kemiskinan enggak naik, walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM. Kita hitung, dengan bansos, angka kemiskinan bisa turun mungkin sekitar 0,3 persen," jelasnya.
Laporan BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia sebanyak 9,54 persen per Maret 2022 atau 26,16 juta orang. Memang, angka ini turun 0,17 persen dibanding September 2021. Tapi, rentan meningkat karena kebijakan kenaikan harga BBM. (*)
