Bansos Rp 600 Ribu Dituding Cuma Bahan Bakar Politik Jokowi, Rindu Suara Megawati Soekarnoputri
Presiden Joko Widodo. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Kebijakan pemerintah memberi bantalan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu dinilai sebagai permen politik kecil-kecilan. BLT yang diyakini erat kaitannya dengan rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, disebut sebagai bahan bakar politik (BPP).
"Itukan cuma jadi bahan bakar politik (BBP) sebagai alat tukar kenaikan BBM. Itu hanya hitungan akuntansi kecil-kecilan. Seolah-olah setelah BLT dikasih, bisa menaikkan harga BBM," kata kritikus sosial, Rocky Gerung dalam tayangan di Channel YouTube, Rabu (31/8/2022).
Menurut Rocky Gerung, sejak awal pemerintah ingin menaikkan harga BBM subsidi. Sehingga cara yang paling gampang yakni dengan memberikan BLT dan bansos.
"Jadi ini hanya tukar tambah politik dalam upaya untuk memenangkan legitimasi Presiden agar legitimasinya masih ada. Tapi bagi rakyat kecil itu hanya main-main doang. Hak rakyat atas APBN tidak didistribusikan secara adil. Itu poinnya," tegas Rocky.
Rocky juga menantikan adanya suara dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Menurutnya, second opinion yang paling bagus berasal dari Megawati. Apalagi, partai berlogo banteng moncong putih ini dikenal kritis saat Presiden SBY dulu menaikkan harga BBM.
"Harusnya Ibu Mega bilang, hei jangan naikin dong. Dulu zaman SBY saya nangis meraung-raung. Saya demo di seluruh kota. Mestinya itu diingatkan Ibu Mega. Sampaikan hati-hati menaikkan BBM," kritik Rocky.
Namun, Rocky menilai saat ini PDI Perjuangan sudah lupa pada suara kritis mereka yang mengklaim sebagai partai wong cilik.
"Tangisan mereka di zaman SBY itu sekarang berubah jadi senyum kecut. Tidak ada pikiran kritis PDI Perjuangan saat ini. Sekarang wong ciliknya makin bungkuk kalau BBM dinaikkan," tegas Rocky.
Ia membandingkan saat SBY menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali, namun setelah itu juga SBY menurunkan harga BBM tiga kali.
"Kalau sekarang gak pernah menurunkan harga BBM. APBN dipakai untuk nabung main politik. Subsidi yang disebut bansos ya sepotong doang. Orang tahu kok," kata Rocky lagi.
Rocky lebih setuju jika pemerintah membereskan kebocoran APBN yang terjadi, ketimbang menaikkan harga BBM sebagai dalih mencegah subsidi jebol. Misalnya soal kebocoran dalam kasus pengadaan alat Covid-19 dan korupsi bansos.
"Kan birokrasi pemerintahan rakus. Partai-partai jadi calo anggaran. Harusnya kebocoran APBN yang dibenahi, bukan menaikkan harga BBM," pungkas Rocky. (*)
