Pilihan Sulit Jokowi Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Dilema Partai Wong Cilik
Presiden Jokowi bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Isu tentang rencana kenaikan harga BBM subisidi menghangat. Pemerintah mengaku tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM demi mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar pada pekan ini.
Menurut pemerintah, hingga saat ini, APBN 2022 menanggung anggaran subsidi energi sebesar Rp502,4 triliun akibat kenaikan harga minyak dunia.
Namun, Presiden mengatakan pemerintah masih menahan diri untuk menaikkan harga BBM subisidi. Jokowi khawatir kenaikan harga Pertalite ataupun Solar akan membuat inflasi meledak.
Pengamat Politik BRIN Wasisto Jati menilai salah satu alasan pemerintah berencana menaikkan harga BBM tahun ini adalah karena risiko politik yang kecil bagi Jokowi. Sebab, Jokowi tak lagi punya kesempatan untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024.
"Alasan Pak Jokowi menaikkan harga BBM tahun ini memang ada kaitannya dengan beban politik beliau yang nggak sebanyak dulu. Artinya kita tahu BBM adalah kebijakan yang sangat mengikat hajat hidup orang banyak, dan bisa dipolitisasi kanan kiri," kata Wasisto, Rabu (24/8).
Wasis berpendapat tahun ini bisa jadi momentum tepat jika Jokowi berencana menaikkan harga BBM. Sebab, jika menilik kondisi ekonomi global, Jokowi tak perlu lagi memikirkan kepentingan personal seperti elektabilitas.
Sementara itu, pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menekankan Jokowi harus membuat keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Pasalnya, ia menilai, meski tidak lagi memiliki kepentingan politik, Jokowi masih mungkin memiliki kepentingan ekonomi.
"Jangan sampai motivasi dan alasannya itu, hanya karena di periode kedua itu sudah tidak bisa maju lagi sebagai capres, justru mengambil posisi capital gain, mengambil keuntungan, jangan sampai itu alasannya," kata Karyono.
Ia menyebut dampak politik yang bisa dirasakan Jokowi saat ini hanya sebatas meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahannya. Namun, itu tidak berdampak secara elektoral pada Jokowi.
Tak Akan Berdampak ke PDIP
Kedua pengamat politik itu sepakat keputusan Jokowi untuk mencabut subsidi BBM tak memiliki dampak siginifkan kepada partai politik (parpol) pengusung pemerintah, terutama PDI Perjuangan (PDIP).
Karyono mengatakan wajah PDIP bukan hanya Jokowi. Apalagi, keputusan Jokowi pada akhirnya merupakan kebijakan pemerintah, bukan kebijakan langsung partai politik.
"Dampaknya tentu ada, tetapi dalam fakta empirik itu faktor kenaikan harga BBM tidak berdampak signifikan terhadap menurunnya suara partai. Karena ini dipandang bukan kebijakan parpol langsung, tapi kan pemerintah," ujarnya.
Lebih jauh, menurut Karyono, jika PDIP di parlemen menyuarakan penolakan, hal itu akan menyelamatkan citra partai di depan publik. Namun, hal sebaliknya bisa terjadi jika parpol menyatakan dengan tegas mendukung kebijakan pemerintah.
Senada, Wasisto menilai PDIP tak terlalu khawatir kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM bakal berpengaruh secara elektoral kepada partai. Ia meyakini, orientasi PDIP dan Jokowi yang kini berbeda menjadikan langkah politik keduanya bisa jadi tak saling sejalan.
"Di sini kan PDIP saat ini posisinya menyongsong Pemilu 2024 sedangkan Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya sampai 2024. Makanya di sini sudah beda orientasi politiknya. Jadi mungkin sewajarnya PDIP agak resisten karena tujuannya sudah beda," kata Wasisto.
Namun, ia juga melihat resistensi yang akan ditunjukkan PDIP tak bakal segigih parpol oposisi seperti Demokrat dan PKS. Wasisto menilai saat ini PDIP pun sebenarnya sudah membuat berbagai strategi untuk merebut hati publik.
Sementara itu, Karyono mengatakan bahwa PDIP dengan jargon partai wong cilik harusnya bisa mengambil momentum untuk membela wong cilik.
"Harus istikamah, konsisten dengan jargon sebagai partai wong cilik, maka sebaiknya partai itu menunjukkan konsistensinya membela rakyat, itu pun kalau masih ingin mendapatkan dukungan pemilih," ucapnya. (*)
