NasDem Manuver Lagi, 3 Capres Hasil Rakernas Bisa Berubah Lagi
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut kondisi perpolitikan menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis, termasuk terkait sosok bakal calon presiden yang akan diusung.
Kendati Rakernas NasDem telah menetapkan tiga nama bakal capres, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo, Surya menyebut nama capres usungan NasDem masih bisa berubah dan tidak tertutup kemungkinan di luar tiga nana tersebut.
"Rakernas telah menetapkan tiga nama itu benar, tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Senin, 22 Agustus 2022.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut partainya menyadari harus berkoalisi dengan partai lain untuk ikut kontestasi pencalonan presiden 2024, sehingga calon presiden yang akan diusung mesti dibahas bersama dengan kawan koalisi.
"Kami tidak boleh juga ego kalau kami sudah memutuskan. Ini yang sedang kita diskusikan," ujar dia.
Namun, Ali menampik jika keputusan Rakernas yang menetapkan tiga bakal calon presiden tidak mengikat.
"Kalau sampai hari ini kan tiga nama itu yang mengikat partai. NasDem enggak boleh mencalonkan orang lain paling tidak sampai hari ini, karena itu keputusan Rakernas. Keputusan itu yang menjadi garis ketua umum dalam membangun komunikasi. Apakah itu mungkin berubah? Bisa saja. Tapi kalau berubah, itu harus diubah dalam Rakernas kembali," ujar Ali.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerald Plate menampik bahwa penjajakan koalisi NasDem dengan partai lain terhambat karena sudah mematok nama tiga bakal capres, sehingga NasDem membuka peluang membawa nama capres di luar yang telah diputuskan di Rakernas.
"Enggak ada ganjalan. Politik di Indonesia ini kan memang dinamis. Tiga orang itu juga diserahkan ke ketua umum, dalam perkembangannya ketua umum akan melihat dinamika politik," tutur Johnny. "Kan koalisi calon itu satu paket. Partai tidak bisa punya calon saja tanpa koalisi, kecuali PDIP". (*)
