Kades di Kepulauan Meranti Mengeluh 4 Bulan Belum Gajian, Roda Pemerintahan Desa Terganggu
Kepala Desa di Kepulauan Meranti mengeluh lantaran belum dicairkannya alokasi anggaran dana desa (ADD). Foto: Net/ilustrasi
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Kepala Desa di Kepulauan Meranti mengeluh lantaran belum dicairkannya alokasi anggaran dana desa (ADD). Hal ini berimbas terhadap roda pemerintahan desa yang mengalami banyak kendala.
"Karna belum cair, jadi tersendatnya penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat. Selain itu juga operasional kegiatan kerja pemerintah desa," kata salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Kepala desa ini mengatakan, kepala desa di Kepulauan Meranti sudah bekerja selama 8 bulan, tetapi gaji yang baru cair masih 4 bulan. Keterlambatan pencairan ADD yang berdampak pada tertundanya pembayaran siltap kades sudah biasa terjadi dari tahun ke tahun, padahal tak sedikit kades dan perangkat yang hanya mengandalkan siltap untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya.
"Meski belum cair, kami tetap menjalankan tugas dan berupaya melayani masyarakat secara maksimal," ujarnya, Senin (22/8/2022).
Selain berdampak terhadap gaji Kepala desa, keterlambatan penyaluran ADD juga mempengaruhi program dan kegiatan desa yang telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
"Belum lagi untuk kegiatan hari kemerdekaan, anggarannya minim sekali," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih mengatakan, pencairan ADD selama ini tidak ada masalah selagi kelengkapan dokumen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dipenuhi.
"Setelah diverifikasi tidak ada masalah, nanti kita hitung presentasenya, kalau sudah masuk baru kita proses. Intinya selagi kelengkapan dokumen tidak ada yang salah, ya kita proses karena tidak ada alasan untuk menahannya," kata Fitria.
Meski begitu, Fitria menjelaskan, tidak semua pengajuan yang bisa diakomodir karena harus melihat kondisi keuangan daerah.
"Kita lihat dari kondisi keuangan daerah, bisa tidak merealisasi permintaan yang ada. Kalau misal permintaannya bisa dipenuhi, maka akan kita hitung sesuai dengan keadaan keuangan," pungkas Fitria. (R-01)
