Janji Kampanye Bupati Rohil Kembali Ditagih, Ketua GP Ansor Desak Cairkan Bantuan Langsung Tunai
Janji kampanye Bupati Rohil Soal BLT kembali ditagih. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Rokan Hilir - Janji kampanye Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong kembali ditagih. Salah satunya yakni soal pencairan bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2022 ini.
Ketua GP Ansor Rohil, Fauzi Gunawan mempertanyakan kapan pencairan BLT tersebut. Padahal, Pemerintah daerah Rohil disebut sudah menganggarkan dana sebesar Rp 58 miliar, namun belum bisa direalisasikan karena adanya masalah regulasi yang belum selesai.
"Kenapa tidak diselesaikan terlebih dahulu soal regulasi, baru kemudian dianggarkan. Sehingga masyarakat tidak mengharapkan kalau BLT itu akan cair di tahun 2022. Karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi masyarakat sekarang ni semakin menurun akibat Covid," kata Fauzi kepada SabangMerauke News, Jumat (19/8/2022).
Fauzi merasa sedih. Ia menyinggung soal pengadaan mobil dinas yang lumayan mewah sebelum Lebaran lalu. Padahal, kata Fauzi, masyarakat berharap BLT akan segera dicairkan.
"Jika memang tidak bisa dilaksanakan, maka kita berharap bupati dan wakil bupati agar bisa memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat," ujar Fauzi.
Lebih lanjut, Fauzi berharap kepada Kepala Dinas Sosial agar bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat secara terbuka melalui media alasan BLT tidak kunjung cair. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak berharap banyak.
Kepala Dinas Kominfo Hendra Gunawan yang dikonfirmasi melalui Kabid KIP, Hasnul Yamin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen mewujudjan janji politik yang pernah disampaikan dalam kampanye beberapa waktu lalu, termasuk tentang BLT. Ia menyatakan pemda telah menganggarkan dananya pada tahun anggaran 2022 ini.
"Harus hati-hati dan tepat sasaran. Intinya, niat baik dari pemerintah daerah, tidak menimbulkan polemik di kemudian hari," ujar Hasnul.
Menanggapi tentang pengadaan mobil dinas jabatan untuk operasional bupati dan wakil bupati, Hasnul menjelaskan bahwa semuanya sudah sesuai aturan. Pengadaan kendaraan dilakukan karena mobil dinas yang lama sudah mengalami banyak perbaikan.
"Dan bila kita mengacu atau bandingkan dengan kabupaten serta kota lain, maka jenis kendaraan yang kita adakan termasuk dalam kelas yang tidak tinggi untuk jabatan yang diemban kepala daerah. Tentunya untuk menunjang kegiatan kegiatan kepala daerah yang sangat padat, harus juga di lengkapi dengan transportasi yang memadai pula," jelas Hasnul. (R-02)
