Erick Thohir Ternyata Tahu 'Sinergi BUMN' Jadi Kuku Tajam Matikan Pengusaha Swasta, Bagaimana Nasib Kontraktor Lokal di Blok Rokan?
Menteri BUMN, Erick Thohir. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sinergitas yang dibangun antar BUMN dikhawatirkan mematikan pengusaha swasta.
"Ketika saya instrospeksi mengenai BUMN, yang dianggap menara gading, benar, sinergitas BUMN justru menjadi kuku yang tajam mematikan para pengusaha," katanya dalam Indonesia Retail Summit 2022 di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022) dilansir Detik.com.
Erick Thohir mengklaim kolaborasi antara perusahaan pelat merah dan swasta harus saling menguntungkan. Menurutnya, BUMN dapat membangun ekosistem yang saling menguntungkan antara perusahaan pelat merah maupun perusahaan swasta, terutama level kecil dan menengah.
"Di situlah saya bongkar bagaimana BUMN harus membangun ekosistem yang win-win yang saling menang dengan para pengusaha swasta, terutama pengusaha kecil dengan menengah," ujarnya.
Erick mengaku dirinya sejak awal selalu mengingatkan pimpinan BUMN dan para pengusaha lainnya untuk sama-sama membantu pelaku UMKM.
Kontras di Blok Rokan
Klaim Erick Thohir menyebut perlunya ekosistem yang 'win-win' antara BUMN dengan swasta tampaknya bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Blok Rokan, pasca setahun pengelolaannya dipegang oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), cucu PT Pertamina Holding.
Buktinya, sejak 9 Agustus 2021 lalu, ketika PT Chevron Pacific Indonesia hengkang dari Riau, yang terjadi adalah aksi ekspansi massif anak cucu cicit BUMN ke Blok Rokan. Hal ini mendapat kritik dan perlawanan dari kalangan kontraktor lokal di Riau.
Ekspansi massif perusahaan plat merah tersebut menyebabkan kontraktor lokal Riau seolah menjadi penonton di negerinya sendiri. Apalagi, pola pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PT PHR dituding tertutup, tidak fairness dan tidak kompetitif. Ini diperparah lagi dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa lewat pola penunjukkan langsung (PL).
"Tidak adil jika anak cucu cicit BUMN mendapat hak istimewa di Blok Rokan. Namun, kontraktor lokal Riau justru diabaikan. Harusnya, jika BUMN mendapat hak istimewa, maka kontraktor lokal secara proporsional dan profesional juga bisa mendapatkan hal tersebut sebagai perwujudan dari mandat daerah," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) Helfried Sitompul beberapa waktu lalu.
Helfried tak mempersoalkan penunjukkan anak cucu cicit BUMN di Blok Rokan, namun porsi yang ideal seharusnya diberikan kepada kontraktor lokal, sebagaimana janji manis pemerintah akan membuat pelaku usaha lokal naik kelas, dan tidak sebaliknya terjun bebas.
"Mestinya ada kebijakan yang arif untuk mengatasi ketimpangan saat ini antara BUMN dengan kontraktor lokal," tegas Helfried.
SabangMerauke News telah mengonfirmasi Menteri Erick Thohir soal klaim mewujudkan ekosistem yang 'win-win' antara BUMN dengan swasta yang disampaikannya tersebut. Media ini menanyakan apakah hal tersebut akan dilakukannya di Blok Rokan yang menjadi sorotan dan jeritan kontraktor lokal saat ini.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Erick Thohir tak memberikan respon serta jawaban. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga juga tak menjawab pesan konfirmasi via WhatsApp yang dikirimkan SabangMerauke News.
Nyaris Cekik Mati
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, kata-kata Menteri BUMN Erick Thohir tentang sinergisitas antara BUMN dengan swasta bahkan UMKM hanya sebagai omong kosong alias hanya bermanis bibir atau lips service.
"Faktanya telah banyak terjadi main tunjuk langsung antar anak usaha BUMN. Sepanjang Peraturan Menteri BUMN Nlnomor 08 Tahun 2019 tidak direvisi, omongan Erick Thohir hanya lips service, artinya lain diomongkan lain pula kenyataannya," kata Yusri Usman dalam keterangan tertulis yang diterima SabangMerauke New, Senin malam.
Menurut Yusri, Peraturan Menteri tersebut selama ini menjadi biang kerok dan menjadi alasan pembenar bagi BUMN untuk melakukan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa ke anak dan cucu perusahaan BUMN itu.
"Menurut saya sinergi antar BUMN bukan barang haram dan tak masalah main tunjuk langsung. Tetapi khusus untuk pekerjaan yang tidak dimiliki teknologinya oleh swasta nasional dan lokal, apalagi menguasainya," ulas Yusri.
Sementara faktanya, kata Yusri, program Sinergi Inkorporasi di lingkup Subholding PT Hulu Energi Pertamina, dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa telah menjadikan Peraturan Menteri BUMN tersebut sebagai tameng untuk mencekik swasta nasional dan lokal melalui penunjukan langsung pekerjaan bernilai triliunan rupiah ke anak dan cucu perusahaan sub holding upstream itu.
"Sependek pengetahuan saya tujuan sinergi itu untuk saling penguatan untuk bisa bersaing untuk proyek proyek dengan menggunakan tehnologi tinggi dan bersaing di pasar global. Bukan makan di lahan sendiri," kata Yusri.
Jika makan di lahan sendiri, kata Yusri, untuk apa direksi anak usaha BUMN memakai tenaga profesional.
"Pakai saja anak SMA. Yang penting SVP dan VP ataupun managernya yang memang mumpuni," kata Yusri.
Lagi pula, ulas Yusri, jika untuk disuapi makan di lahan sendiri, untuk apa ada sampai lima komisaris di anak perusahaan-perusahaan BUMN itu?
"Makanya ada istilah komisaris Bakortiba, alias tiap hari baca koran saja kerjanya akhir bulan terima gaji. Seperti anak manja yang selalu disuapi, sehingga rentan kena penyakit, karena lemah pertahanan dirinya," ungkap Yusri. (*)
