Pemprov Riau Bungkam Kontraktor Lokal Jadi Penonton di Blok Rokan, Pengusaha: Semoga Tuhan Membuka Kesempatan yang Sama!
Kontraktor lokal mengaku jadi penonton di Blok Rokan yang sejak 9 Agustus 2021 lalu dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Grafis: SabangMerauke News
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau tak merespon ikhwal pemberitaan tentang kondisi kontraktor lokal yang menjadi penonton di Blok Rokan. Sejak blok migas terbesar kedua di Tanah Air ini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus lalu, janji manis membuat kontraktor lokal naik kelas dinilai hanya sebatas kata-kata. Para pengusaha kontraktor lokal mengalami kenyataan perih menjadi penonton di negeri sendiri.
"Kami sekarang hanya bisa banyak berdoa. Syukur-syukur perusahaan kami diundang ikut penawaran. Jadi, kami lebih banyak berdoa dan ibadah, bukan lagi bekerja proyek," kata seorang pengusaha kontraktor migas Riau.
"Semoga Tuhan mengubah keadaan ini agar dibukakan kesempatan yang sama," lirih pengusaha lainnya kepada SabangMerauke News, Minggu (7/8/2022).
SabangMerauke News telah mengonfirmasi sejumlah pimpinan satuan kerja Pemprov Riau terkait. Yakni Kepala Dinas ESDM Riau, Eva Revita, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, M Job Kurniawan dan Kepala Dinas Kominfo Riau, Erisman Yahya. Namun, ketiganya tidak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan sejak kemarin.
BERITA TERKAIT: PT PHR Bungkam Soal Proyek Perawatan Jalan dan Tapak Sumur Tak Libatkan Kontraktor Lokal Riau di Blok Rokan
Gubernur Riau, Syamsuar juga telah dikonfirmasi, namun tak kunjung memberikan pernyataan. Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Syamsuar pernah meminta agar PT PHR memindahkan kantor pelaksana tender ke Riau. Di mana hingga saat ini, kantor tender PT PHR beralamat RDTX Place, Jalan Dr Satrio, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, aksi bungkam juga ditunjukkan oleh manajemen PT PHR dalam merespon kebijakan pengadaan barang jasa di Blok Rokan yang dinilai tertutup, tidak fair dan cenderung membuat kontraktor lokal menjadi penonton.
Fakta itu diketahui dari salah satu proyek berupa 3 paket kegiatan Earth Work (EW) yang akan ditawarkan oleh PT PHR. Pada 28 Juli lalu, panitia tender PHR mengundang 6 perusahaan untuk mengikuti penawaran.
BERITA TERKAIT: Lapor Pak Jokowi! Proyek Ini Bukti Kontraktor Lokal Riau Jadi Penonton di Blok Rokan, Dulu Janjinya Keadilan Ekonomi Daerah
Dari keenam perusahaan, tak satupun kontraktor lokal Riau. Padahal, untuk jenis pekerjaan yang ditender tak terlalu canggih itu, sejumlah kontraktor lokal Riau sudah banyak berpengalaman (expert) sejak Blok Rokan dikelola PT Chevron, tapi justru tak diundang oleh panitia tender PHR.
Sebaliknya, panitia tender PHR justru hanya mengundang 3 perusahaan BUMN dan 3 kontraktor nasional. Diduga kuat, ketiga kontraktor swasta nasional tersebut tidak memiliki pengalaman menangani jenis pekerjaan yang ditender.
Adapun keenam perusahaan yang diundang yakni PT Bahana Cipta Internusa yang dalam penelusuran media merupakan perusahaan asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian PT Timas Suplindo berkantor pusat di Jakarta dan PT Catur Elang Perkasa juga berkantor pusat di Jakarta.
Tiga perusahaan lain adalah merupakan BUMN dan anak cucu BUMN yakni PT Wijaya Karya, PT Elnusa dan PT PGAS Solution.
SabangMerauke News telah mengonfirmasi sejumlah pihak terkait. Di antaranya Direktur Utama PT PHR, Jaffee Arizon Suardin. Namun, ia tak membalasnya.
BERITA TERKAIT: Komentar Menohok APJPMI Soal Klaim AKMR yang Sebut Kebijakan Proyek di Blok Rokan Sudah Fair dan Transparan: Kayaknya Gak Gitu Sih!
Satu-satunya keterangan hanya diperoleh dari VP Corporate Affair PHR wilayah kerja Rokan, Sukamto Tamrin. Namun, Sukamto pun tidak memberi penjelasan, malah sebaliknya menyebut belum mendapat info soal tender itu.
"Saya belum dapat info detil terkait hal ini," terang Sukamto via pesan WhatsApp, Sabtu (6/8/2022) malam.
BERITA TERKAIT: Peraturan Menteri Ini Biang Kerok Kontraktor Riau Terancam Bangkrut 'Dimangsa' Anak Cucu Cicit BUMN di Blok Rokan: Diteken Menteri Erick Thohir
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmad Firdaus juga tak membalas pesan konfirmasi media ini. Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison meminta agar SabangMerauke News menghubungi PT PHR.
"Terkait dengan proses pengadaan yang ditanyakan adalah proses yang dilakukan sepenuhnya oleh PHR," terang Yanin, Sabtu sore kemarin.
SabangMerauke News telah mengajukan sejumlah pertanyaan konfirmasi kepada para pihak, khususnya manajemen PT PHR. Di antaranya pertanyaan tentang apakah ada dilakukan pengumuman terbuka terhadap tender proyek tiga paket EW tersebut. Kemudian, media ini menanyakan tentang dasar dan pertimbangan pemanggilan/ undangan diberikan hanya kepada 6 perusahaan.
SabangMerauke News juga menanyakan apakah 6 perusahaan yang diundang tersebut telah memiliki pengalaman (expert) terhadap jenis kegiatan/ pekerjaan proyek yang ditender. Juga mengonfirmasi apakah tidak ada kontraktor lokal Riau yang memiliki kemampuan (expert) terhadap jenis pekerjaan yang ditender tersebut.
Komisaris PT Pertamina, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tak bersedia pernyataannya dipublikasikan. Ia sempat memberikan sejumlah penjelasan singkat saat dikonfirmasi SabangMerauke News, Sabtu kemarin.
"Tidak bisa dipublikasikan," terangnya via pesan WhatsApp.
Janji Manis Bikin Kontraktor Lokal Naik Kelas
Janji keadilan ekonomi daerah dan penguatan (naik kelas) pengusaha lokal Riau di era baru Blok Rokan saat dikelola Pertamina sepertinya masih jauh dari harapan. Kalangan pengusaha lokal Riau merasa jadi penonton, justru ketika blok migas terbesar kedua di Tanah Air itu dikelola oleh BUMN sejak 9 Agustus 2021 lalu.
"Janji itu masih tinggal janji, seperti lirik lagu karya Rinto Harahap. Buktinya, kami merasa seperti tak berdaya dan turun kelas," kata seorang pengusaha lokal Riau yang biasa bermain di Blok Rokan, Jumat (5/8/2022) lalu.
Menurutnya, pengelolaan Blok Rokan di bawah kendali Pertamina melalui cucunya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) justru memperkuat dominasi BUMN dan menyisihkan kontraktor lokal.
Dulunya, kontraktor lokal banyak berkontrak langsung dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), perusahaan asal Amerika Serikat yang puluhan tahun bercokol di Blok Rokan.
"Dulu, perusahaan dan kontraktor lokal biasa-biasa saja berkontrak langsung dengan Chevron. Sekarang, justru kita seakan harus berkontrak dengan anak cucu cicit BUMN. Ini kan namanya kita turun kelas. Dulu dijanjikan kalau kontraktor lokal naik kelas, tapi yang terjadi sebaliknya. Kita sudah capek melihat keadaan ini, semoga didengar Pak Jokowi," kata pengusaha tersebut.
Tak Ada Kontraktor Lokal
Salah satu contoh kontraktor lokal menjadi penonton dibuktikan adanya surat undangan panitia tender PT PHR tertanggal 28 Juli 2022 lalu. Dalam surat yang diterima media ini, panitia mengundang sebanyak 6 perusahaan untuk pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen penawaran.
Ironisnya, seluruh perusahaan yang diundang, diduga kuat tak satu pun yang merupakan kontraktor lokal daerah Riau. Padahal, jenis pekerjaan proyek yang ditender dengan sistem direct selection itu, sifatnya tak terlalu canggih. Yakni diduga berupa pengerjaan perawatan jalan dan pembuatan tapak sumur minyak (wellpad) di ladang minyak Blok Rokan.
Dalam surat undangan tersebut, panitia menyampaikan ada 3 paket pekerjaan, yakni dengan nomor SPHR00083A untuk paket SMO Construction Service WUR Eartwork Well Development Package 1. Paket kedua yakni nomor SPHR00085A yakni paket SMO Construction Service WUR Earthwork Well Development Package 2. Sementara, paket ketiga yakni SMO Construction Service WUR Earthwork Non Well Development dengan nomor SPHR00084A.
Informasi yang diperoleh, nilai masing-masing paket proyek tersebut mencapai Rp 400 miliar.
Adapun keenam perusahaan yang diundang yakni PT Bahana Cipta Internusa yang dalam penelusuran media merupakan perusahaan asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian PT Timas Suplindo berkantor pusat di Jakarta dan PT Catur Elang Perkasa juga berkantor pusat di Jakarta.
Tiga perusahaan lain adalah merupakan BUMN dan anak cucu BUMN yakni PT Wijaya Karya, PT Elnusa dan PT PGAS Solution.
"PT Pertamina Hulu Rokan sebagai pengguna barang dan jasa sekaligus pelaksana tender, bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Rokan, mengundang saudara untuk mengikuti tender dengan menyerahkan penawaran teknis dan harga untuk tender tersebut," demikian isi surat undangan bernomor: 0026/ITB/7/2022 itu. Surat ditujukan kepada 6 direktur perusahaan yang diundang.
Sejumlah pengusaha kontraktor Migas Riau yang dihubungi SabangMerauke News mengaku kalau dari keenam perusahaan yang diundang tender oleh PT PHR, tak satu pun berasal dari Riau.
Diwartakan sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) telah berteriak sejak tahun lalu soal ketimpangan kebijakan pengadaan barang jasa yang diterapkan PHR sejak mengelola Blok Rokan.
Sorotan APJPMI ditujukan pada kesan dominasi dan ekspansi massif anak cucu cicit BUMN. Kritikan lain yakni sistem pengadaan yang dilakukan lewat pola penunjukkan langsung (PL).
"Hak istimewa hanya diberikan kepada anak cucu cicit BUMN. Seharusnya, sebagai bagian dari mandat daerah, kontraktor lokal Riau juga bisa mendapatkan kebijakan yang sama. Tinggal bagaimana aturan main dibuat agar lebih fair dan transparan," kata Ketua Umum APJPMI, Helfried Sitompul dalam satu kesempatan dialog beberapa waktu lalu. (R-06)
