Komentar Menohok APJPMI Soal Klaim AKMR yang Sebut Kebijakan Proyek di Blok Rokan Sudah Fair dan Transparan: Kayaknya Gak Gitu Sih!
Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) merespon klaim sekelompok pengusaha lokal yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR) terkait kebijakan pengadaan proyek barang dan jasa di lingkungan Blok Rokan. Foto: istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) merespon klaim sekelompok pengusaha lokal yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR) terkait kebijakan pengadaan proyek barang dan jasa di lingkungan Blok Rokan.
AKMR dalam pertemuan dengan manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Kamis (4/8/2022) pagi tadi, menyebut kebijakan proyek yang dilakukan PHR sudah transparan dan fair.
Akan tetapi, klaim penilaian AKMR tersebut sebaliknya direspon dan dirasakan berbeda oleh APJPMI. Meski hanya berkomentar singkat, namun pernyataan yang disampaikan Ketua Umum APJPMI, Helfried Sitompul cukup menohok.
"Kayaknya gak gitu sih," kata Helfried kepada SabangMerauke News, Kamis sore tadi.
BERITA TERKAIT: Bertemu Manajemen PT PHR, Ketua Umum AKMR Sebut Peluang Kontraktor Lokal Terbuka: Kontrak Dibuka Secara Fair
Sebelum telepon terputus, Helfried sempat berbicara pendek lagi.
"Itu perlu ditelisik. Coba ditanya saja ke pengusaha faktualnya," ujar Helfried.
BERITA TERKAIT: APJPMI Respon Ketimpangan Anak Cucu Cicit BUMN dengan Kontraktor Riau di Blok Rokan: Ini Pertaruhan Marwah Daerah!
Sebelumnya, Ketua Umum AKMR, Azwir menyatakan, pihaknya menilai PHR sudah menjalankan porsinya dengan baik. Kontrak-kontrak proyek, menurut Azwir, juga dibuka secara fair sehingga peluang bagi pengusaha lokal tetap terbuka.
"Pengusaha lokal memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bersaing. Beberapa kontrak besar di lingkungan PHR juga ada yang dimenangkan dan ditangani sendiri oleh pengusaha lokal Riau," kata Azwir dalam keterangan tertulis yang dikirim manajemen PHR, Kamis siang tadi.
AKMR beserta anggotanya, kata Azwir, akan senantiasa berupaya meningkatkan kapabilitas dan kemampuan agar tetap kompetitif.
"Sebagai asosiasi kontraktor migas, kami berkomitmen untuk terus menjaga kemitraan dengan PHR dalam upaya mencapai target produksi minyak yang ditetapkan pemerintah," katanya.
Ekspansi Massif Anak Cucu Cicit BUMN di Blok Rokan
APJPMI merupakan salah satu organisasi kontraktor migas beranggotakan pengusaha-pengusaha lokal di Riau. Sejak awal, organisasi ini aktif memberi masukan tentang tata kelola pengadaan barang jasa di Blok Rokan, bahkan saat masa transisi dari PT Chevron ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), 9 Agustus 2021 lalu.
APJPMI mengeritik soal ekspansi massif anak cucu cicit BUMN ke Blok Rokan sejak dikelola oleh PT PHR. Apalagi, mekanisme yang dilakukan, hanya bermodalkan penunjukkan langsung (PL).
Hak istimewa yang hanya diberikan kepada anak cucu cicit BUMN, menurut APJPMI telah menyebabkan ekosistem bisnis yang tidak sehat dan kompetitif di Blok Rokan. Kontraktor lokal terancam gulung tikar atau setidaknya turun kelas, karena hanya mendapatnya 'sisa-sisa' pekerjaan yang di-sub-kan oleh anak cucu cicit BUMN tersebut.
Jika sebelumnya, kontraktor lokal berkontrak langsung dengan PT Chevron (sebelum dikelola PHR), kini kontraktor lokal kebanyakan justru hanya berkontrak dengan anak cucu cicit BUMN. Tentu saja, secara ekonomi, bisnis tak lagi 'berminyak' karena margin yang sudah terpotong lebih dulu.
APJPMI sebenarnya tak melulu mengeritik hak istimewa yang diberikan Menteri BUMN kepada anak cucu cicit BUMN dalam menggarap proyek di Blok Rokan. Namun, keadilan ekonomi bagi daerah dan pelaku usaha lokal semestinya juga bisa didapatkan.
"Jika anak cucu cicit BUMN mendapat hak istimewa, mengapa hal yang sama tidak dirasakan oleh pengusaha lokal. Padahal, inikan ada mandat daerah dan menyangkut keadilan bagi masyarakat di daerah," kata Ketua Umum APJPMI, Helfried Sitompul dalam sebuah dialog awal tahun lalu. (*)
