Dugaan 500 Honorer Fiktif di Pemprov Riau, Pengamat: Kejahatan Pemerintahan, Usut Tuntas!
Pengamat Kebijakan Publik, Rawa El Amady. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Dugaan keras adanya 500 tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, hingga kini tak memiliki ujung yang jelas. Kalangan akademisi menyebut kasus tersebut sebagai kejahatan pemerintahan yang harus diusut tuntas.
"Tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap anggaran di Pemerintah Provinsi Riau, tapi juga merupakan suatu kejahatan dalam tata pemerintahan," kata Pengamat Kebijakan Publik, Rawa El Amady kepada SabangMerauke News, Selasa (2/8/2022).
Dari data sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, didapat jumlah total pegawai honorer di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebanyak 19.640 orang.
Dari jumlah tersebut, diduga terdapat lebih kurang 500 honorer fiktif. Dimana terdapat nama, namun orangnya tidak bekerja.
Rawa mengatakan, 500 honorer fiktif ini harus diusut tuntas. Jika tidak diusut tuntas, diduga ada oknum pejabat yang terlibat.
Kasus honorer siluman ini juga harus diadili seberat-beratnya. Rawa meminta tim bentukan Pemprov Riau harus bekerja serius untuk mengungkap fakta di lapangan.
Kasus ini, kata Rawa, tidak boleh diabaikan sebab akan merugikan keuangan negara. Kasus 'honorer siluman' bukan hanya tindakan korupsi biasa, tetapi termasuk kriminal yang sengaja didiamkan.
Gubernur dan Sekda Bertanggung Jawab
Menurut Rawa, ada dua permasalahan utama yang harus diselidiki secara mendalam terkait honorer siluman ini. Yang pertama, isu itu terjadi di lingkungan Provinsi Riau. Maka Gubernur Riau Syamsuar dan Sekda yang bertanggung jawab.
"Harus bertanggung jawab. Pemda harus mengusut tuntas di mana honorer itu berada dan sejak kapan," ujar Rawa.
Selain itu, lanjut Rawa, harus diselidiki siapa dalang yang dengan sengaja memasukkan nama honorer siluman tersebut.
Dikatakan Rawa, untuk poin kedua, uang negara yang dikorupsi harus dikembalikan oleh yang bersangkutan
"Kalau pemerintah mengabaikan maka berarti pemerintah itu secara sengaja memberi legalitas,” pungkas Rawa. (cr6)
