Wakapolda Riau Hadiri Dialog Pengamanan Objek Vital Nasional Menyongsong Pengelolaan CPP Blok oleh PT Bumi Siak Pusako
Wakapolda Riau, Brigjen Pol Tabana Bangun dalam acara diskusi panel pemangku kepentingan dalam pengamanan objek vital nasional blok migas CPP Blok. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Bintan - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Pol Tabana Bangun menghadiri diskusi panel pemangku kepentingan blok migas CPP Blok yang digelar BOB PT Bumi Siak Pusako (BSP) dan Pertamina Hulu di Bintan, Senin (1/8/2022. Dialog membahas tentang 'Strategi Pengamanan Objek Vital Nasional Melalui Kemitraan Erat dengan Pemangku Kepentingan'.
Kegiatan digagas menyambut era baru CPP Blok yang sejak 9 Agustus mendatang resmi dikelola secara penuh oleh PT BSP. Keberadaan CPP Blok terletak di Provinsi Riau tersebar di 4 kabupaten yakni Kampar, Bengkalis, Siak dan Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan pasal 3 Keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 6 Mei 2019 telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM nomor:77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dalam hal tersebut masalah pengamanan terhadap obvitnas ini menjadi isu yang strategis yang mana ancaman serta gangguan tersebut menimbulkan berdampak serta beresiko.
Pj Bupati Kampar, Kamsol mengatakan, peralihan pengelolaan CPP Blok dari BOB PT BSP-Pertamina Hulu ke PT BSP sepenuhnya 100% menjadi kebanggaan daerah. Apalagi blok minyak tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"BUMD memperoleh kepercayaan pemerintah sehingga nantinya dengan pengelolaan sepenuhnya oleh BUMD, PT BSP memberi kemanfaatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi lebih besar," kata Kamsol.
"Pemerintah Kabupaten Kampar tentunya mendukung proses alih operator ini. Kami juga berharap nantinya pada 8 Agustus 2022, proses alih kelola ini menjadi lebih bermakna dan memberikan arti bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kampar" ucap Kamsol.
Pemerintah Kabupaten Kampar, kata Kamsol, siap mendorong serta melancarkan pengeboran 1 titik sumur eksplorasi di Desa Kota Garo, Tapung Hilir sehingga bisa terealisasi jelang Agustus 2022.
"Dalam percepatan pengeboran menjelang alih operator ini, aspek pertanahan, keamanan dan perizinannya kami segera rancang stretegi bersama Forkopimda Kampar dan dinas terkait. Sehingga eksplorasi pengeboran 1 titik sumur ini aman. Untuk itu, perwakilan SKK Migas Sumbagut juga telah memfasilitasi BOB PT BSP-Pertamina Hulu dalam proses pengadaan lahan dan rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk penyiapan tapak sumur yang akan digunakan untuk lokasi pengeboran" tutup Kamsol.
General Manager BOB PT. BSP Pertamina Hulu, Ridwan mengatakan, kegiatan diskusi panel sebagai sarana silaturahim. Karena sudah hampir 20 tahun, BOB beroperasi di Riau.
"Wilayah Kerja (WK) Costal Plains and Pekanbaru (CPP) akan resmi dikelola 100% milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau melalui PT. Bumi Siak Pusako (PT. BSP) terhitung 8 Agustus 2022. Kontrak kerja sama perpanjangan WK CPP telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2018 dengan skema gross split dan berlaku selama 20 tahun atau hingga 8 Agustus 2042. Kami mohon support dari bapak ibu semua. Ketika nanti alih perpanjangan pengelolaan dapat dilakukan dengan baik dan mulus serta memberikan target yang sesuai dengan apa yang telah di amanahkan" ungkapnya.
"Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini baik itu dari Polri, TNI, pemerintah daerah setempat, SKK Migas yang selama ini sudah sangat mendukung kami selama kami bekerja selama kami beroperasi di blok CPP ini. Semoga kerja sama yang baik dengan TNI/ Polri dan pemerintah selalu bersinergi dalam mengelola serta pengamanannya," tambah Ridwan.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Siak, Alfedri, General Manager BOB PT. BSP Hulu, Ridwan, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Tabana Bangun beserta rombongan, SKK Migas Sumbagut Sebastin Julius, SKK Migas Jakarta Andi Kurniadi, Komisaris PT BSP Hendrisan, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal dan sejumlah pejabat lainnya. (*)
