Oleh-oleh Jokowi dari Jepang Dapat Janji Investasi Rp 70 Triliun, Inilah Daftarnya
SABANGMERAUKE NEWS - Tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam berdagang dengan Jepang melalui IJEPA (Indonesia - Japan Economic Partnership), Presiden Joko Widodo juga mendapatkan komitmen investasi yang bernilai triliunan.
"Kita sepakat akan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan, Kamis (28/7/2022).
Komitmen investasi baru perusahaan Jepang di Indonesia itu untuk percepatan penyelesaian proyek strategis, sehingga uang itu masuk pada banyak bidang.
Setidaknya terdapat lima komitmen yang dibuat, antara lain:
1. Mitsubishi Motor Company (MMC) sampai saat ini telah menginvestasikan Rp 11,3 triliun hingga akhir 2021 untuk seluruh pabrik MMC di Indonesia, targetnya akan menginvestasikan sekitar Rp 10 triliun mulai 2022 hingga 2025.
2. Toyota Motor Corporation (TMC) sesuai dengan janjinya untuk komitmen investasi di Indonesia pada saat KTT G20 di Osaka 2019 lalu, dalam tiga tahun investasi Toyota telah mencapai Rp14 triliun. Untuk lima tahun ke depan (2022-2026) TMC menyatakan komitmennya untuk menambah investasi sebesar Rp27,1 triliun.
3. Kelanjutan Pelabuhan Patimban, yang dibagi menjadi tiga tahap yakni Tahap 1 (2018-2023) dibiayai melalui Loan JICA sebesar Rp14 triliun dan Rp 9,5 triliun, Tahap 2 (2024-2025) estimasi memakan biaya sebesar Rp7,58 triliun untuk pengembangan Terminal Peti Kemas. Tahap 3 KPBU (2026-2027) estimasi biaya Rp3,86 triliun. Selain itu, juga dibangun Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan interchange non tol di Jalan Pringkasap - Pabuaran.
4. Proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI - Depo Ancol Barat) dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Fase 2A (Bundaran HI - Kota) dan Fase 2B (Kota - Depo Ancol Barat). Total Pinjaman Fase 2 sebesar USD1,89 miliar dan tambahan sisa dari pinjaman Fase 1 sebesar JPY48,47 Miliar.
5. Rencana pembangunan Proving Ground di Bekasi, di lokasi Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor, untuk pengetesan keamanan dan road-worthiness sesuai estándar internasional, guna mendorong ekspor kendaraan bermotor. Proyek melalui skema KPBU, dengan nilai capex sebesar USD121,28 juta atau sekitar Rp1,81 triliun.
Dalam pertemuan itu, presiden juga membahas isu lainnya mulai dari transisi energi, SDM/IPTEK, dan isu kawasan dan momentum 2023. Begini Pembahasannya :
1. Secara khusus Presiden mengajak Jepang untuk mendukung percepatan pencapaian target Net Zero Emission melalui advokasi Jepang pada innovative technology seperti hidrogen dan amonia. Indonesia juga mengapresiasi Jepang, yang bersama-sama Amerika Serikat akan membawa Just Energy Transition Partnership (JETP) kepada negara-negara mitra G7.
2. Salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia adalah Transisi Energi, yang mengedepankan JETP yaitu transisi energi yang inklusif dan adil dengan tiga fokus utama yakni Akses Energi, Pembiayaan Energi yang Berkelanjutan, dan Transfer Teknologi Energi Bersih.
3. Mendorong dukungan IPTEK baru dari Jepang untuk beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi, pengembangan EV, serta di sektor kesehatan dan pangan. Juga peningkatan kapasitas SDM untuk mendorong digitalisasi dan elektrifikasi.
4. Terkait isu regional dan global, Presiden menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi global.
5. Memanfaatkan momentum tahun depan (2023) bahwa Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7, perlu koordinasi perumusan agenda prioritas untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan dan dunia. Juga momentum memperingati 65 tahun Persahabatan Indonesia-Jepang dan peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang.
Selain itu Jokowi juga merayu CEO perusahaan besar Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Dia juga menyebut Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi terbaik.
Terlebih saat ini tengah membangun Ibu Kota Negara baru, penyederhanaan kebijakan investasi dengan UU Cipta Kerja, dan penerapan sistem layanan perizinan OSS RBA. (*)