Gubri Pernah Ancam Polisikan Kepsek 'Mainkan' Siswa Baru, Tapi Justru Diduga Ada 2 Ribu Siswa 'Jalur Atas' Titipan Disdik Riau, Gimana Nih Pak?
Gubernur Riau, Syamsuar saat me-launching aplikasi PPDB Online pada 20 Juni 2022 lalu. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Heboh dugaan 2 ribu siswa titipan yang populer disebut 'jalur atas' dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022 di sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/ SMK) Negeri di Pekanbaru belum selesai. Hingga kini, belum ada perkembangan lebih lanjutan pengusutan masalah yang dapat mencoreng pendidikan Riau tersebut.
Kasus ini dihembuskan oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho usai bertemu dengan sejumlah kepala sekolah SLTA Negeri di Pekanbaru, Jumat (23/7/2022) lalu. Agung menyebut ada sekitar 2 ribu siswa direkrut tidak dengan jalur resmi melalui seleksi pendaftaran online yang ditetapkan Pemprov Riau.
"Modusnya, kuota yang dibuka lewat PPDB secara online di bawah jumlah standar yaitu 36 kursi. Nah kekurangan kursi itu yang jadi celah untuk memasukkan siswa baru di luar juknis PPDB. Kemudian ada juga sekolah yang diinstruksikan membuka rombongan belajar (rombel) baru," kata Agung Nugroho kepada media.
Agung menyatakan instruksi dari Dinas Pendidikan Riau ditujukan kepada jajaran kepala sekolah SMA dan SMK Negeri di Pekanbaru. Alasan Dinas Pendidikan Riau meminta penambahan siswa, dikarenakan ada titipan sebanyak 750 orang siswa dari DPRD Riau. Padahal, kata Agung, usulan yang dikirimkan ke sekolah mayoritas berasal dari Dinas Pendidikan Riau.
"Banyak warga maupun wali calon murid mendatangi sekolah. Mereka ada yang sampai memukul meja dan segala bentuk intimidasi lainnya. Kasihan kita, kepsek ini sepakat untuk konsisten dengan hasil PPDB," papar Agung.
Gubernur Pernah Ancam Polisikan Kepsek
Geger 2 ribu siswa 'jalur atas' ini mengingatkan pernyataan keras yang pernah disampaikan Gubernur Riau, Syamsuar saat me-launching PPDB online pada Senin, 20 Juni 2022 lalu.
Saat itu Syamsuar menyatakan, akan melaporkan oknum kepala SMA/ SMK ke Kapolda Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau jika terbukti mencari uang tambahan dalam proses PPDB online 2022.
"Jika terbukti mencari tambahan uang tersebut melalui rombongan belajar (rombel) atau kelas untuk peserta didik baru, yang bersangkutan akan ditindak tegas," urai kata Gubernur Syamsuar saat itu.
Ketua DPD I Partai Golkar Riau ini mengultimatum kepala sekolah dilarang membuat kebijakan sendiri. Dia memberi contoh, ada kejadian, kapasitas kelas misalnya ada untuk 38 siswa dan sekolah itu menerima dua kelas. Jadi total penerimaan siswa adalah 38 kali dua.
Jumlah siswa tersebut, kata Syansuar, tidak perlu ditambah lagi. Tetapi ada oknum kepala sekolah malah berdalih menambah bangku yang tersedia, dan meminta uang kepada orang tua siswa.
Untuk mencegah hal tersebut, kata Syamsuar, perlu diawasi oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, M Job Kurniawan.
"Sebab, banyak pengaduan yang masuk ke saya. Beragam kritik dan yang menanggung adalah Gubernur Riau. Ini maaf, mudahan-mudahan tidak betul dugaan saya. Ini ada kepentingan, ada usaha (kepsek) untuk mencari fulus (uang) itu," jelasnya lagi.
Syamsuar mengingatkan, para kepala sekolah tidak main-main soal PPDB. Apalagi, PPDB ini tujuannya terbuka, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kelancaran PPDB.
Syamsuar menegaskan, dirinya tak segan-segan untuk menindak tegas kepala sekolah yang bermain dalam penerimaan PPDB secara online. Apabila tidak sesuai dengan jumlah siswa yang akan diterima dalam ruang belajar atau kelas.
“Kepala sekolah yang bermain dicopot, mungkin ada kepentingan ada usaha untuk mencari fulus, jangan main-main soal ini. Mudah-mudahan dapat amanah dan menjalankan tugas dengan sebaiknya, menjadikan anak-anak yang berkualitas,” tegas Syamsuar kepada kepala sekolah yang hadir di acara peluncuran PPDB online saat itu.
Dinilai Bertolak Belakang
Pernyataan keras Gubernur Syamsuar tersebut seolah bertolak belakang dengan dugaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Agung. Di mana, menurut penuturan para kepala sekolah ke dirinya, penambahan siswa di luar jalur PPDB online justru diduga berasal atas instruksi Dinas Pendidikan Riau.
Sayang, saat dikonfirmasi ulang soal heboh dugaan 2 ribu siswa titipan di luar PPDB online yang berhembus saat ini, Gubernur Syamsuar tak kunjung memberikan konfirmasi atas dugaan miring tersebut. Ia belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan SabangMerauke News sejak dua hari lalu.
Kepala Dinas Kominfo Riau, Erisman Yahya saat dikonfirmasi mengaku masih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
Sementara, Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, M Job Kurniawan sejak kasus ini heboh belum memberikan klarifikasi dan juga tidak menjawab pertanyaan konfirmasi yang dilayangkan media ini.
Desak Gubernur Copot Plt Kadis Pendidikan Riau
Pengamat sosial, Dr Rawa El Amady menilai kejadian tersebut harus diusut tuntas dan dijelaskan kepada publik. Pertanggungjawaban publik ke masyarakat dalam proses penerimaan siswa baru harus benar-benar transparan.
Ia menyatakan, apabila hal tersebut benar terjadi, maka telah mencoreng dunia pendidikan di Riau. Lembaga pendidikan seharusnya menjunjung tinggi etika dan moralitas serta integritas dari tahapan hulu hingga ke hilir.
Rawa menilai dugaan 'jalur atas' penerimaan siswa baru tanpa mekanisme seleksi online sebagai bentuk nepotisme dalam dunia pendidikan.
"Jika dugaan penerimaan dua ribu siswa tanpa melalui prosedur online itu benar terjadi, maka hal itu merupakan salah satu tindak nepotisme," kata Dr Rawa El Amady, Sabtu (23/7/2022) malam kemarin.
Menurutnya, dugaan praktik 'jalur atas' yang identik dengan jalur titipan akan menyebabkan calon siswa kehilangan motivasi dan kepercayaan diri. Selain itu, perasaan keterasingan akan menerpa siswa dan para orangtua wali.
Efek terburuk yakni akan menciptakan pembatasan dan persaingan secara tidak sehat yang menyebabkan hak publik menjadi dirugikan.
"Kondisi itu menciptakan hilangnya motivasi dan perasaan keterasingan. Juga terjadinya pembatasan persaingan dan inovasi," tegas antropolog alumnus Universitas Indonesia ini.
Rawa menegaskan, jika hal tersebut benar terjadi, maka Gubernur Riau Syamsuar harusnya memecat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, M Job Kurniawan. Menurutnya, sebagai pimpinan satuan kerja dan penanggungjawab, jika pola 'jalur atas' rekrutmen siswa terjadi, Asisten II Setdaprov Riau itu secara tidak langsung telah mengajarkan tindakan KKN di sekolah.
"Jika benar itu terjadi, Gubernur harus memecat Plt Dinas Pendidikan Provinsi Riau karena mengajarkan KKN di sekolah. Pemecatan itu harus dilakukan sebagai tanda Gubernur bukan bagian dari tindakan nepotisme itu," tegas Dr Rawa.
Bermula dari Sidak DPRD Riau
Kabar heboh penerimaan siswa 'jalur atas' ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho usai bertemu dengan sejumlah kepala sekolah SLTA Negeri di Pekanbaru, Jumat (23/7/2022) lalu. Agung menyebut ada sekitar 2 ribu siswa direkrut tidak dengan jalur resmi melalui seleksi pendaftaran online yang ditetapkan Pemprov Riau.
"Modusnya, kuota yang dibuka lewat PPDB secara online di bawah jumlah standar yaitu 36 kursi. Nah kekurangan kursi itu yang jadi celah untuk memasukkan siswa baru di luar juknis PPDB. Kemudian ada juga sekolah yang diinstruksikan membuka rombongan belajar (rombel) baru," kata Agung Nugroho kepada media.
Agung menyatakan instruksi dari Dinas Pendidikan Riau ditujukan kepada jajaran kepala sekolah SMA dan SMK Negeri di Pekanbaru. Alasan Dinas Pendidikan Riau meminta penambahan siswa, dikarenakan ada titipan sebanyak 750 orang siswa dari DPRD Riau. Padahal, kata Agung, usulan yang dikirimkan ke sekolah mayoritas berasal dari Dinas Pendidikan Riau.
Politisi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa jumlah siswa titipan hampir sekitar 2.000 siswa. Akibatnya, banyak kepala sekolah mengeluh. Protes dari orangtua wali calon siswa yang anaknya tidak diterima pun marak terjadi.
"Banyak warga maupun wali calon murid mendatangi sekolah. Mereka ada yang sampai memukul meja dan segala bentuk intimidasi lainnya. Kasihan kita, kepsek ini sepakat untuk konsisten dengan hasil PPDB. Menurut mereka, sistem PPDB ini sudah cukup memuaskan pihak sekolah," papar Agung yang terpilih dari dapil Kota Pekanbaru di DPRD Riau.
SabangMerauke News juga mendapat informasi keganjilan dalam proses penerimaan siswa di SMA 4 Pekanbaru di Jalan Adi Sucipto. Salah seorang wali murid menyatakan, meski penerimaan siswa secara online sudah ditutup, namun belakangan muncul nama-nama baru siswa yang tidak mendaftar secara PPDB online, tapi justru diterima di sekolah tersebut.
"Katanya, itu siswa rekomendasi dari Dinas Pendidikan Riau. Kan aneh sekali, pendaftaran sudah ditutup, hasilnya sudah diumumkan, tiba-tiba kok muncul daftar siswa baru tambahan dari Disdik Riau. Kata pihak sekolah begitu. Makanya kami protes," kata orangtua calon siswa tersebut, Sabtu (23/7/2022).
Sang orangtua menyebut jumlah siswa yang katanya disetor dari Disdik Riau lebih seratus orang.
"Ini kok pakai jalur atas. Anak kita yang mendaftar secara prosedur secara online tak diterima. Kok mereka lewat jalur titipan yang lulus. Ini gak adil. Kami protes keras," tegasnya.(cr4)
