Dikritik Anggota DPRD Riau, Kepala UPT KPH Singingi: Jangan Jelekkan Saya!
Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi, Abriman. Foto:istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Kuansing - Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi, Abriman merespon pernyataan anggota DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan yang menyindir kinerjanya dalam pengawasan hutan lindung Bukit Betabuh yang marak terjadi perambahan.
Abriman mengklaim, UPT KPH Singingi sudah melakukan hal yang maksimal sesuai tugas pokok dan tungsi (Tupoksi) mengawasi Hutan Lindung Bukit Betabuh. Patroli minimal satu minggu sekali telah dilakukan sesuai anggaran yang ada.
KPH Singingi, kata Abriman, juga merespon apabila ada laporan tertentu terkait Hutan Lindung Bukit Betabuh dan bakal menindaklanjuti secepatnya.
"Kita dari UPT KPH Singingi sudah maksimal melakukan pengawasan. Kalau Pak Dewan menanggapi begitu, ya susah jawabannya," kata Abriman, Rabu (20/2/2022).
"Jangan jelekkan saya aja. Apa saya tak bekerja?" ujarnya.
Abriman berharap DPRD Riau nantinya bisa mendukung anggaran dan prasarana yang diusulkan Dinas LHK Riau terutama UPT KPH Singingi. Apabila tidak didukung anggaran dan sarana prasarana tentu pihaknya tidak mampu bekerja optimal.
Abriman mengaku bahwa anggaran instansi yang dipimpinnya sangat rendah. Namun ia bersama rekan- rekannya di UPT KPH Singingi berusaha maksimal dalam bekerja menunaikan tanggung jawab.
Abriman berharap ada dukungan dari DPRD Riau untuk perlindungan hutan lindung Bukit Betabuh. Ia mengajak para legislatif untuk sama sama bertanggung jawab menjaga hutan.
"Mungkin bisa didukung dalam segi anggaran dan sosialisasi," tutup Abriman.
Sebelumnya, anggota DPRD Riau, Mardianto Manan, meminta Gubernur Riau mengevaluasi Kepala UOT KPH Singingi, karena melihat banyaknya aksi perambahan di Hutan Lindung Bukit Betabuh.
Evaluasi tersebut, kata Mardianto, mengarah kepada kemampuan SDM dan sarana pendukung KPH Singingi dalam melaksanakan tugas di lapangan.
"Tugas KPH menangani perambahan hutan lindung yang sudah terjadi dan mencegah terjadi perambahan hutan lindung kedepannya," lanjutnya.
"Kalau SDM yang ada sekarang gagal ya diganti. Kalau SDM dan peralatan kurang, dipenuhi," tegasnya.
Mardianto mengajak semua pihak terus menyuarakan keprihatinan atas masalah perambahan hutan lindung ini. Karena jika tidak, katanya maka penyerobotan akan terus terjadi.
"Karena orang merasa tidak ada sanksi tegas," pungkasnya. (cr3)
