Anak Cucu Cicit BUMN Dimobilisasi ke Blok Rokan, Pospera: BUMN Jangan Jago Kandang, Kontraktor Riau Jangan Dizolimi!
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Blok Rokan dikeluhkan oleh kontraktor lokal di Riau, sejak ladang minyak itu dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Langkah badan usaha milik negara (BUMN) memobilisasi anak cucu cicit perusahaannya menggarap proyek di Blok Rokan dinilai sebagai kemunduran yang cukup memalukan. Seharusnya, kesempatan paling besar diberikan kepada kontraktor Riau sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia tersebut.
"Esensi Blok Rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi adalah semangat untuk mengembalikan hasil bumi ke daerah penghasil secara optimal dan proporsional. Bukan kembali menarik uang SDA daerah ke pusat. Mobilisasi anak cucu cicit BUMN ke Blok Rokan adalah paradigma lama," kata Sekretaris DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Khairul Ikhsan Chaniago S.Sos, MSi kepada SabangMerauke News, Rabu (6/7/2022).
Pospera Riau menyoroti jeritan suara kontraktor lokal yang merasa terabaikan akibat dominasi anak cucu cicit BUMN di Blok Rokan, sejak alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus 2021 lalu. PHR sendiri merupakan cucu perusahaan PT Pertamina Holding.
BERITA TERKAIT: Inilah Daftar Anak Cucu Cicit BUMN Pemain di Blok Rokan, Jadi 'Ancaman' Bangkrutnya Kontraktor Riau
Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI), Ir Aris Aruna menyatakan, kontraktor Riau terancam bangkrut dan jatuh akibat ekspansi massif anak cucu cicit BUMN ke Blok Rokan. Kebijakan mobilisasi anak cucu cicit BUMN telah diingatkan berkali-kali dampaknya oleh APJPMI. Bahkan, sejumlah forum diskusi telah dilakukan untuk mencari jalan tengah keseimbangan.
"Yakni, keseimbangan antara bisnis BUMN dengan kontraktor Riau sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Bukan ketimpangan seperti yang terjadi saat ini. Jika BUMN mendapat hak istimewa, maka kontraktor Riau seharusnya juga bisa memperoleh privilege yang sama secara berimbang dan proporsional. Ini yang disebut dengan mandat daerah," tegas Aris.
BERITA TERKAIT: APJPMI Respon Ketimpangan Anak Cucu Cicit BUMN dengan Kontraktor Riau di Blok Rokan: Ini Pertaruhan Marwah Daerah!
Khairul Ikhsan menegaskan, mobilisasi anak cucu cicit BUMN ke Blok Rokan mengindikasikan kalau BUMN tidak siap berkompetisi di tataran global, sehingga harus 'memangsa' saudaranya sendiri. Ia membandingkan saat Blok Rokan digarap PT Chevron dulu, BUMN tak terlihat perannya secara signifikan.
BERITA TERKAIT: Peraturan Menteri Ini Biang Kerok Kontraktor Riau Terancam Bangkrut 'Dimangsa' Anak Cucu Cicit BUMN di Blok Rokan: Diteken Menteri Erick Thohir
"Tapi sekarang justru kebalikannya. Seakan-akan aji mumpung. Mumpung Blok Rokan dikelola BUMN, maka seakan-akan BUMN bisa sesuka hati. Tanpa mempertimbangkan keberadaan kontraktor Riau. Harusnya kontraktor lokal naik kelas, tapi justru informasi yang kita dengar kini mereka turun kelas. Ironis sekali. Apakah ini makna dari Blok Rokan kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi itu? Jangan zolim ke kontraktor daerah di Riau," tegas Khairul.
BUMN Dimanja
Khairul juga menyoroti tidak adanya kompetisi yang sehat dalam perebutan proyek di Blok Rokan. BUMN melalui anak cucu cicitnya dapat memperoleh proyek tanpa tender alias lewat mekanisme penunjukkan langsung.
Yang mendasarinya yakni Peraturan Menteri BUMN nomor 08/MBU/12/2019 Menteri BUMN yang diteken Erick Thohir pada 12 Desember 2019 silam, beberapa bulan setelah Presiden Jokowi mendapuknya sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN.
Pospera yang merupakan organisasi bentukan Adian Napitupulu, kata Khairul, siap berkolaborasi untuk mengajukan judicial review Peraturan Menteri BUMN tersebut ke Mahkamah Agung. Ia juga menyerukan agar seluruh elemen Riau yang terusik dengan pola kebijakan proyek di Blok Rokan yang tak berpihak kepada daerah agar bersatu padu.
"Ini saat dan momentum yang paling tepat. Mumpung, PHR belum genap satu tahun menggarap Blok Rokan. Kebijakan-kebijakan yang tak berpihak ke masyarakat Riau harus dikoreksi," tegas Khairul.
Minta Ahok Bertindak
Khairul berharap Komisaris Utama Pertamina Holding, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mampu melakukan gebrakan di tubuh Pertamina dalam kaitannya dengan hiruk pikuk dominasi anak cucu cicit perusahaan BUMN di Blok Rokan. Ia menilai, Ahok yang dikenal mampu keluar dari jebakan konflik kepentingan, dapat mengubah paradigma bisnis BUMN yang tak sekadar jago kandang.
"Komut Pertamina Pak Basuki Tjahaya Purnama harus bersikap yang jelas. Panggil seluruh jajaran Pertamina khususnya yang terkait di Blok Rokan. Segera tindaklanjuti jeritan suara kontraktor di Riau ini," kata Khairul.
Selain itu, ia juga meminta Menteri BUMN, Erick Thohir mengoreksi kebijakannya yang memanjakan BUMN hidup secara enak dan nyaman dalam mendapatkan proyek di Blok Rokan.
"BUMN harusnya go internasional. Tapi ini kok justru agresif ke daerah. Percuma saja kalau catatan labanya meningkat dalam laporan keuangan, kalau justru kontraktor lokal di Riau terpuruk," tegas Khairul. (*)
