Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Pertemuan Suhardiman Amby dengan Menhut Raja Juli Ditelisik
Pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Bupati Kuansing Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026 di Kantor Kemenhut, Jakarta. Foto: Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Catur Endah Prasetiani (CEP) mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/7/2026). Pemanggilan Catur Indah dilakukan untuk menelisik pertemuan yang pernah dilakukan antara Bupati Suhardiman Amby dengan Menhut Raja Juli Antoni pada Selasa, 2 Juni 2026 lalu.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu titik krusial atau puzzle untuk mengusut kasus dugaan suap dalam proses usulan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang diajukan Pemkab Kuansing ke Kementerian Kehutanan.
Seharusnya Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah menjalani pemeriksaan bersama 3 pejabat lainnya. Yakni, Donny August Satriayudha (DAS) selaku Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kemenhut, Suprapto (SRT) selaku Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I Kemenhut, serta Dalu Agung Darmawan (DAD) selaku mantan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"CEP selalu Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Jumat (24/7/2026).
Budi menerangkan, penyidik KPK tengah mendalami pertemuan yang dilakukan antara Bupati Kuansing Suhardiman Amby bersama Ketua DPRD Kuansing Juprizal dengan Menhut Raja Juli Antoni.
Selain mengonfirmasi pihak-pihak yang hadir, penyidik juga mendalami materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Dimana pertemuan tersebut di antaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan Perhutanan Sosial," jelas Budi.
Bupati Suhardiman Kumpulkan 46.500 Dollar Singapura
Sebelumnya diwartakan, jumlah uang yang dikumpulkan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby terkait proses pelepasan kawasan hutan mencapai 46.500 Dollar Singapura (setara Rp 646 juta). Uang itu dikepul melalui perantara dari para petani kelapa sawit yang merupakan anggota koperasi di Kuansing.
“Bahwa uang-uang yang terkumpul dalam Rupiah ini kemudian dikonversi dalam bentuk Dollar Singapura yang totalnya mencapai sekitar 46.500 dollar Singapura,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Budi Prasetyo mengatakan, uang petani yang dikumpulkan tersebut berasal dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi untuk diberikan Suhardiman ke Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Adapun kewenangan mutlak untuk melakukan pelepasan kawasan hutan berada di tangan Kementerian Kehutanan.
KPK hingga kini belum bisa memastikan apakah keseluruhan uang tersebut sampai ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lewat amplop yang ditinggalkan Suhardiman saat bertemu Raja Juli Antoni di Kantor Kemenhut pada 2 Juni 2026 lalu. Soalnya, Raja Juli Antoni dalam laporannya ke KPK pada 3 Juli 2026 lalu, tidak menyebutkan berapa isi amplop panas tersebut.
"Pak Menhut ini dalam melaporkan penolakan gratifikasi kepada KPK tidak menyebutkan jumlah uang dalam amplop tersebut,” ujar Budi.
KPK baru mendapatkan informasi saat memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Juprizal sebagai saksi perkara pada 8 Juli 2026 lalu. Dari keterangan Juprizal, penyidik mendapat informasi jumlah uang yang telah diberikan kepada Raja Juli adalah sebesar 12.500 Dolar Singapura.
"Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Juprizal, penyidik melakukan penyitaan uang sejumlah 12.500 Dollar Singapura," katanya.
Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni
Kasus dugaan suap jabatan dengan tersangka Bupati Kuansing, Suhardiman Amby berkembang ke kluster baru, yakni dugaan suap usulan pelepasan kawasan hutan. Perkara ini makin panas karena heboh adanya amplop berisi uang yang ditinggalkan Suhardiman Amby saat bertemu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kemenhut pada 2 Juni 2026 lalu. Pertemuan keduanya diduga membahas soal tindak lanjut usulan pelepasan kawasan hutan yang diajukan Bupati Suhardiman.
Belakangan, masalah amplop ini makin terbuka lebar. Amplop diduga berisi uang pecahan Dollar Singapura itu dikembalikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lewat ajudannya di Mapolres Kuansing pada 17 Juni 2026 lalu. Inilah yang memicu tanda tanya publik, padahal aturan soal gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK.
Setelah kasus terkuak, Raja Juli Antoni baru melapor ke KPK soal amplop panas itu pada Jumat, 3 Juli 2026 lalu. Namun, KPK telah menolak laporan Raja Juli Antoni dengan alasan perkara sudah masuk ke tanah penyidikan.
“KPK menolak laporan gratifikasi RJ (Raja Juli),” kata Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin Jumat (17/7/2026).
Aminudin mengatakan, KPK menolak laporan tersebut mengacu pada Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Dalam Pasal 14 beleid tersebut, ditegaskan suatu laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti, salah satunya jika diduga terkait dengan suatu tindak pidana korupsi.
"KPK menolak pelaporan gratifikasi jika gratifikasi yang dilaporkan sudah masuk dalam ranah pemeriksaan inspektorat, penyelidikan, penyidikan oleh APH,” ujarnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, KPK dalam aspek penindakan terus mendalami keterkaitan pemberian amplop untuk Menhut Raja Juli sebagai suap pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kuansing.
"Karena dalam konstruksi perkaranya, Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Menteri. Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya didalami oleh penyidik," ungkapnya.
Ketika ditanya kapan KPK memanggil Menhut dalam aspek penindakan atau penyidikan dugaan suap tersebut, Budi mengatakan KPK akan memberitahukan hal tersebut pada kesempatan berikutnya.
"Kami akan terus update karena memang penyidikannya juga masih terus berprogress, dan beberapa saksi juga sudah dilakukan pemanggilan," ujar Budi.
Budi Prasetyo mengatakan, penyidik saat ini masih memfokuskan upaya memperkuat alat bukti terhadap tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
"Kami yakinkan kepada masyarakat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK semuanya berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah dalam proses penyidikan ini," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Selain motif, penyidik juga menelusuri waktu, tempat, hingga konstruksi hukum dari dugaan penyerahan amplop tersebut. KPK ingin memastikan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana suap, gratifikasi, atau ketentuan pidana lainnya.
Budi mengatakan, sejauh ini penyidik baru memperoleh keterangan dari Suhardiman terkait dugaan pemberian amplop kepada Menhut. Di sisi lain, KPK telah menyita uang sebesar 12.500 dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing sekaligus Ketua KUD, Juprizal.
Menurut keterangan saksi, uang tersebut diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya telah dikembalikan oleh Raja Juli Antoni kepada Suhardiman. Penyidik menduga Juprizal memiliki peran dalam pengumpulan dana dari anggota koperasi yang digunakan untuk mengurus pelepasan kawasan hutan.
"Ini tentu menjadi puzzle-puzzle yang kemudian melengkapi terkait dengan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini," ujar Budi.
KPK juga telah menyita uang tunai Rp15 juta dari Asisten I Pemkab Kuansing Fahdiansyah.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Suhardiman diduga mengumpulkan dana dari 914 anggota koperasi untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan seluas 1.828 hektare. Dana tersebut diduga dikonversi ke mata uang dolar Singapura sebelum digunakan.
Sementara itu, Raja Juli Antoni mengakui pernah menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026. Setelah pertemuan berakhir, ia mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan di ruang pertemuan.
Skandal amplop ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 29 Juni 2026 terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.
Penyidik menduga sebuah Toyota Land Cruiser 300 senilai sekitar Rp2,05 miliar dijadikan instrumen suap agar Zulkarnain memperoleh jabatan Sekretaris Daerah.
Dalam proses pemeriksaan, KPK menemukan dugaan penerimaan dana lain yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dana tersebut diduga berasal dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) ratusan anggota koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi. (R-03)
