Isu 500 Tenaga Honorer 'Siluman' Pemprov Riau, Berapa Negara Dirugikan?
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto. Foto: Maida Aulia Dahniel
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Keberadaan tenaga hononer di lingkungan Pemprov Riau kini jadi pergunjingan. Kabar ada sebanyak 500 tenaga honorer 'siluman' mengemuka di tengah rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer mulai 2023 mendatang.
Kabar panas tersebut muncul dalam rapat pendataan pegawai non ASN yang digelar di ruang rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (4/7/2022).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengaku belum berani mengeluarkan pernyataan benar atau tidaknya kabar tersebut. Ia berdalih kalau Pemprov masih akan melakukan pendataan seluruh pegawai honorer.
"Saya belum berani ngomong. Kita telah bentuk tim menelusurinya," kata SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, tim pendataan tenaga honorer diketuai Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan dan sekretarisnya Kepala BKD Riau.
"Jadi nanti tim inilah yang akan menghimpun seluruhnya data honorer," tegas SF Hariyanto.
SF Hariyanto menjelaskan, hasil pendataan tenaga hononer akan disampaikan transparan ke publik lewat media.
"Tunggu dulu. Nanti kalau pendataan sudah selesai, saya undang lagi media," jelasnya.
Belum diketahui soal modus honorer siluman tersebut. Apakah yang dimaksud dengan siluman adalah honorer yang tidak tercatat, namun menerima upah dari OPD.
Atau memang sama sekali tenaga honorer tersebut tidak ada, tapi tetap menerima upah yang diusahakan masing-masing OPD.
Potensi adanya kerugian negara dalam isu honorer siluman ini pun terbuka untuk diusut. Apalagi, jika benar honorer yang disebut siluman itu dibiayai oleh APBD Riau.
Paling Banyak di Dinas Pendidikan
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan menerangkan saat ini total pegawai honorer di lingkungan Pemprov Riau sebanyak 19.640 orang, tersebar di 30 organisasi perangkat daerah (OPD).
Jumlah honorer paling banyak berada di Dinas Pendidikan Riau sebanyak 13.284 orang. Kemudian honorer di Rumah Sakit Arifin Achmad sebanyak 820 orang. Disusul Dinas PUPR sebanyak 681 orang dan Bapenda sebanyak 683 orang. (cr1)
