Mentan Amran Tegas Bantah Tanah Papua Dibeli Murah, Sawah Tetap Milik Rakyat!
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah keras informasi yang menyebut lahan masyarakat di Papua diambil dengan harga kurang dari Rp100 ribu per hektare untuk program pertanian. Amran menegaskan kabar tersebut adalah fitnah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri acara bertema Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7/2026), yang diikuti sekitar 2.000 kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari seluruh Indonesia.
Isu tersebut mencuat setelah salah seorang peserta, Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, menanyakan kebenaran informasi yang beredar mengenai dugaan pengambilalihan lahan di Papua dengan harga tidak wajar.
“Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian,” kata Amran dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).
Sawah Tetap Milik Masyarakat
Amran menjelaskan, program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat. Pemerintah, kata dia, justru membangun lahan sawah yang sepenuhnya tetap menjadi milik masyarakat setempat.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut tetap berada di bawah kepemilikan masyarakat, sementara pemerintah memberikan dukungan berupa infrastruktur, irigasi, dan alat mesin pertanian secara gratis.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat,” ujarnya.
Program Populis untuk Kesejahteraan Petani
Selain pembangunan sawah, pemerintah juga mengirimkan ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, serta mendukung pengembangan komoditas lokal seperti sagu dan kelapa.
Amran menyebut berbagai bantuan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan masyarakat Papua.
Ia mencontohkan sejumlah petani di Papua yang kini mengelola lahan seluas 3 hingga 4 hektare dan mampu memperoleh pendapatan bersih hingga Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan.
“Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan,” jelasnya.
Masyarakat Minta Program Diperluas
Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Amran mengaku justru menerima aspirasi masyarakat yang meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka.
“Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung,” tuturnya.
Amran menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian di Papua menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
“Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya,” kata Amran. (R-05)
