JAKARTA, SabangMerauke News - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas Koperasi Desa Merah Putih serta program Makan Bergizi Gratis. Rapat berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, selama empat jam. Pemerintah menetapkan arah baru distribusi bantuan sosial sekaligus percepatan perbaikan pelaksanaan program MBG.

Pemerintah menempatkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur utama penyaluran berbagai program nasional kepada masyarakat. Skema tersebut mencakup distribusi bantuan sosial, barang bersubsidi, serta kebutuhan strategis lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat layanan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hingga tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa bukan jaringan ritel modern. Fungsinya difokuskan sebagai penghubung program pemerintah menuju masyarakat secara terintegrasi. “Infrastruktur penyaluran bantuan sosial dan barang subsidi seluruhnya melalui Koperasi Desa Merah Putih,” tegas Zulhas.

Keputusan tersebut sekaligus membantah anggapan koperasi desa berubah menjadi pasar swalayan milik pemerintah. Pemerintah memilih memperkuat fungsi pelayanan dibanding aktivitas perdagangan umum. Kebijakan itu menjadi bagian strategi memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.

Peran koperasi juga diperluas menjadi pembeli hasil pertanian masyarakat ketika harga pasar mengalami penurunan. Komoditas seperti gabah, jagung, serta hasil pertanian strategis mendapat perlindungan melalui mekanisme tersebut. Langkah ini diharapkan menjaga pendapatan petani saat harga berada di bawah ketentuan pemerintah.

Zulkifli Hasan menjelaskan koperasi memiliki kewenangan membeli hasil panen sesuai harga acuan pemerintah. Mekanisme tersebut menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat posisi tawar petani. “Koperasi menjadi offtaker saat harga gabah, jagung, dan komoditas lain turun,” ujar Zulhas.

Pemerintah menilai skema pembelian tersebut memperkuat rantai pasok pangan nasional secara menyeluruh. Desa memperoleh kepastian pasar tanpa bergantung sepenuhnya kepada tengkulak maupun fluktuasi harga. Kebijakan tersebut juga mendukung target peningkatan kesejahteraan petani nasional.

Rapat juga membahas evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemerintah menemukan sejumlah hambatan teknis selama implementasi berlangsung di berbagai daerah. Hambatan tersebut menjadi prioritas penyelesaian sebelum perluasan program berikutnya.

Pemerintah memberikan tenggat satu bulan menyelesaikan seluruh persoalan pelaksanaan program MBG secara nasional. Hasil evaluasi selanjutnya disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memperoleh arahan lanjutan. “Kami minta waktu satu bulan merapikan seluruh persoalan sebelum melapor kepada Presiden,” kata Zulhas.

Salah satu hambatan utama muncul pada daerah penerima manfaat tanpa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kondisi tersebut membuat distribusi makanan bergizi belum berjalan sesuai target pemerintah. Evaluasi diarahkan mempercepat pembangunan fasilitas pendukung pada wilayah prioritas.

Perbaikan sistem distribusi juga menjadi fokus agar pelaksanaan MBG berlangsung lebih merata. Pemerintah menginginkan seluruh penerima manfaat memperoleh layanan sesuai jadwal nasional. Sinkronisasi antarkementerian dipercepat demi menghindari keterlambatan penyaluran program.

Rapat terbatas turut dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono. Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Desa Yandri Susanto, beserta sejumlah pejabat lainnya. Kehadiran lintas kementerian menandai percepatan implementasi dua program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.(R-04)